KUDUS, Harianmuria.com – Ketua Komisi C DPRD Kudus, Rochim Sutopo memimpin rapat koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus terkait penyerapan anggaran dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2022.
Rapat tersebut dihadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi C DPRD Kudus pada Senin (10/4).
Ketua Komisi C DPRD Kudus, Rochim Sutopo mengatakan bahwa rapat ini digelar sebagai tindak lanjut dari LKPJ Bupati TA 2022 yang disampaikan dalam rapat paripurna bersama Bupati Kudus HM Hartopo beberapa waktu lalu.
“Dinas PUPR dan Dinas PKPLH menyampaikan target LKPJ tahun 2022 dengan lebih detail dan siap memperbaiki kinerja mereka sebagai evaluasi kedepannya untuk Kabupaten Kudus lebih baik lagi,” ujarnya.
Dari hasil rapat koordinasi yang dilakukan, kedua OPD tersebut dilaporkan telah menyelesaikan programnya hingga lebih dari 90 persen dari program kerja yang direncanakan pada tahun 2022.
“Untuk Dinas PUPR sendiri pencapaiannya sebesar 94 persen dan 95,4 untuk Dinas PKPLH pada LKPJ tahun 2022. Ini adalah suatu keberhasilan yang ditorehkan di Kabupaten Kudus,” ungkapnya.
Terkait kekurangan dari Dinas PUPR dalam anggaran pemeliharaan jalan, pihaknya akan memberikan solusi penyelesaian di tahun berikutnya.
“Kondisi semacam hujan kan memang membuat jalan sedikit sulit tertangani, apalagi banjir kemarin itu memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Kami akan optimalkan dalam perencanaan anggaran di tahun mendatang untuk lebih diperhatikan,” jelasnya.
Sementara itu, perhatian khusus diberikan oleh Komisi C DPRD Kudus terkait pengelolaan sampah yang ada di lingkup Kabupaten Kudus.
Meskipun sudah dibantu oleh pihak swasta sebesar 20 hingga 40 ton per harinya, DPRD Kudus akan membantu mencari solusi terbaik dalam menangani persoalan sampah di Kabupaten Kudus.
“Kita masih ada pekerjaan rumah (PR) 140 ton perhari sampah yang belum bisa tertangani. Dalam 5 tahun idealnya masih dapat ditangani, tapi setelah itu kan belum diketahui. Rencananya Rabu besok akan kita sidak ke lokasi untuk mencari solusi terbaiknya,” paparnya.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Arief Budi Siswanto menjelaskan, di tahun 2023 ini pihaknya menargetkan akan menyelesaikan proyek strategis daerah.
Salah satunya yakni terkait penanganan di Gulung Wates dengan menggunakan Bantuan Keuangan senilai Rp 8 miliar.
“Sedangkan untuk penanganan banjir di Sungai Wulan, sudah dilakukan normalisasi di SWD 1 dan SWD 2. Jalan alternatif sebagai antisipasi banjir di Undaan juga selesai dikerjakan, tinggal dicor saja,” tandasnya. (Lingkar Network | Ihza Fajar – Harianmuria.com)
