KUDUS, Harianmuria.com – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menggelar rapat koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penyerapan anggaran dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2022, Rabu (5/4).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Kudus, Rinduwan dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kudus yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi A DPRD Kudus pada Rabu (5/4).
Ketua Komisi A DPRD Kudus, Rinduwan mengatakan bahwa rapat ini digelar sebagai tindak lanjut dari LKPJ Bupati yang disampaikan dalam rapat paripurna bersama Bupati Kudus HM Hartopo beberapa waktu lalu.
“Kami undang OPD terkait untuk menyampaikan LKPJnya secara langsung supaya laporan disampaikan lebih mendetail. Kami lakukan evaluasi dengan memberikan saran, agar ke depannya dapat meminimalisir kesalahan pada tahun sebelumnya,” ujarnya.
Dari hasil rapat koordinasi yang dilakukan, keempat OPD tersebut dilaporkan telah menyelesaikan programnya hingga mencapai 85 persen dari program kerja yang direncanakan pada tahun 2022.
“Ini adalah satu keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kudus. Hanya saja, terdapat beberapa hambatan yakni anggaran yang sangat terbatas,” sebutnya.
Pihaknya pun mengapresiasi OPD terkait karena telah memaksimalkan tupoksinya masing-masing, sehingga visi misi Kabupaten Kudus bisa terwujud dengan kerja sama yang baik.
“Pada prinsipnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh dinas dan pemerintah karena sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan sangat baik. Tadi disampaikan bahwa pencapaian penyerapan anggaran LKPJ di Dukcapil sebesar 93,33 persen, Satpol PP sebesar 90,53 persen, BKPSDM sebesar 87,50 persen dan Dinas PMD sebesar 85 persen,” sebutnya.
Rinduwan menyebut, meskipun penyerapan anggaran empat OPD tersebut di atas 85 persen, pihaknya tetap mendorong keempat OPD tersebut agar penyerapan anggarannya bisa mencapai 95 persen pada tahun 2023 ini dan tahun berikutnya.
“Target 100 persen itu sulit, kita harus realistis karena pasti akan ada kendala. Tapi kita targetkan agar mereka juga berusaha untuk meningkatkan serapan anggaran secara maksimal kedepannya,” tandasnya. (Lingkar Network | Ihza Fajar – Harianmuria.com)
