PATI, Harianmuria.com – Permintaan kelapa sawit untuk kepentingan konsumsi dalam negeri yang semakin meningkat, membuat negara Indonesia harus pandai mengelola perkebunan kelapa sawit.
Anggota DPRD Pati, Sukarno pun mendukung kebijakan pengurangan ekspor kelapa sawit keluar negeri. Meski begitu, ia khawatir kebijakan ini membuat negara Indonesia mendapat kecaman dari luar negeri.
“Dengan kebijakan pemerintah stop ekspor CPO (hasil industri kelapa sawit), jika dilihat dari kepentingan dalam negeri memang benar. Tapi disisi lain, kemungkinan Indonesia bisa digugat lewat WTO (World Trade Organization) atau Organisasi Perdagangan Dunia,” ujar anggota dari komisi D DPRD Pati ini.
Harga Minyak Goreng Naik, DPRD Pati Prihatin Nasib UMKM
Bukan tanpa sebab, negara Indonesia bisa digugat oleh WTO. Sukarno mengatakan bahwa, hal tersebut bisa saja terjadi karena sebelumnya Indonesia telah menyetujui perdagangan pasar bebas.
Meski telah dilakukan kebijakan pengurangan ekspor kelapa sawit, politikus dari partai Golkar ini nampak kecewa dengan mahalnya harga minyak goreng di pasaran. Kebijakan tersebut seharusnya meningkatkan jumlah minyak goreng dalam negeri, sehingga bisa menekan harga minyak goreng.
“Walaupun ada kebijakan stop ekspor CPO, tapi saat ini harga minyak goreng curah masih Rp18.000 per liter. Sedangkan, harga minyak goreng kemasan masih Rp24.000 per liter,” tuturnya.
Hal ini ia sayangkan karena masyarakat harus membeli minyak goreng dengan harga mahal di negeri sendiri, dimana negeri ini dikenal sebagai salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Harianmuria.com)
