BLORA, Harianmuria.com – Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto, mendorong anggota DPRD kabupaten semakin aktif memperjuangkan kepentingan daerah.
Menurut Siswanto, DPRD memiliki posisi penting dalam menyuarakan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat. Terlebih, berbagai kebijakan pemerintah pusat, memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan pemerintah kabupaten dalam menjalankan pembangunan.
DPRD, kata Siswanto, tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, hingga pengawasan di daerah. Anggota DPRD juga membawa persoalan daerah ke pemerintah pusat.
“Kita adalah bagian dari pemerintah,” tegas Siswanto yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Blora, Rabu, 2 September 2026.
Siswanto mencontohkan kebijakan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mengalami efisiensi. Menurutnya, persoalan fiskal daerah harus menjadi perhatian bersama.
“Karena kemampuan keuangan daerah, sangat menentukan keberlangsungan berbagai program pembangunan di daerah,” terangnya.
Karena itu, menurutnya, pihaknya akan terus melakukan komunikasi dan audiensi dengan pemerintah pusat maupun lembaga terkait.
Langkah tersebut dilakukan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi daerah secara langsung kepada pengambil kebijakan.
“ADKASI akan mengambil langkah dialogis dan konstruktif dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Kita terus melakukan komunikasi dan audiensi dengan pemerintah pusat maupun lembaga terkait,” ujarnya.
Perjuangan tersebut dinilai penting agar persoalan yang dihadapi pemerintah kabupaten tidak berhenti menjadi pembahasan di daerah. Aspirasi harus dibawa ke tingkat pusat agar mendapatkan perhatian dalam penyusunan kebijakan.
“Kita ingin berbagai persoalan daerah bisa disampaikan langsung kepada pengambil kebijakan,” tegasnya.
Bagi Kabupaten Blora, kata dia, dorongan tersebut cukup relevan. Pasalnya, saat ini daerah menghadapi tantangan fiskal yang membuat ruang gerak APBD semakin terbatas.
“Sementara kebutuhan pembangunan masih cukup besar, mulai infrastruktur, pelayanan publik, pertanian hingga penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Siswanto juga mengakui kondisi tersebut membuat DPRD Blora tidak cukup hanya berkutat pada pembahasan anggaran.
“Fungsi pengawasan juga dituntut semakin tajam untuk memastikan anggaran yang terbatas benar-benar diarahkan pada program yang memberikan dampak,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong DPRD kabupaten di seluruh Indonesia untuk “naik kelas”.
Bima menilai peningkatan kapasitas DPRD bukan sekadar soal kewenangan. Lebih jauh, DPRD harus mampu memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
“Saya sepakat, kami sepakat, Pak Menteri sepakat bahwa DPRD ini harus naik kelas,” tegas Bima.
Dia menyebut DPRD memiliki posisi strategis untuk memastikan pemerintah daerah tidak terjebak dalam zona nyaman. Fungsi pengawasan harus mampu mendorong lahirnya kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Bima juga mengingatkan DPRD agar tidak hanya melihat APBD berdasarkan besaran anggaran maupun tingkat serapan.
“Serapan itu hanya angka. Pertanyaannya adalah dari angka-angka tersebut, apa yang dirasakan dan apa yang dihasilkan. Yang paling penting adalah dampaknya bagi masyarakat,” kata Bima.
Pesan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD Blora. Di tengah keterbatasan fiskal, pengawasan terhadap APBD harus semakin berbasis hasil.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa dipertanggungjawabkan bukan hanya secara administratif, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat,” pungkasnya.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Ulfa
