KUDUS, Harianmuria.com – Rapat Evaluasi terkait Penanganan Bencana telah dilakukan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kudus. Salah satunya yang digelar di Ruang Pringgitan Kantor Pendopo Kabupaten pada Senin (9/1).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kudus HM Hartopo bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Kudus dan seluruh camat se-Kabupaten Kudus.
Namun, di tengah rapat yang bergulis Bupati Kudus tampak tidak senang lantaran Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Sam’ani Intakoris sebagai pimpinan tertinggi justru tak hadir dalam forum mtersebut.
“Sebetulnya saya sesalkan karena Sekda itu ‘kan Kepala OPD di sini, Kepala BPBD juga. Sudah sering kita undang, tapi tidak hadir. Ini artinya lebih mengabaikan untuk perintah pimpinan kali ini,” tegasnya.
Diketahui ketidakhadiran Sam’ani dalam rapat penting bukanlah yang pertama. Bahkan Hartopo menyebut, sikap dari Sam’ani tidak pantas dilakukan.
“Ini bukan sebuah lelucon, ini tidak pantas, yang membuat surat undangan dari Sekda, ada tanda tangan Sekda juga di sana. Malah dirinya sendiri tidak hadir tanpa izin,” lanjutnya.
Hartopo menjelaskan bahwa bekerja dengan nyata itu harus ada hasilnya dan bukan hanya pencitraan semata. Karena itu, Sam’ani pun akan diberikan peringatan atas ketidakhadiran tanpa izin ini.
Tak hanya itu, Hartopo juga menyinggung kewenangan dan kewajiban yang diberikan kepada ASN seharusnya dijalankan secara utuh oleh para pejabat. Yakni dengan amanat undang-undang dan menelaah kode etik sesuai aturan yang berlaku.
Di lain sisi, saat dimintai klarifikasi mengenai ketidakhadirnya dalam rapat pemerintahan oleh wartawan Koran Lingkar, Kepala Sekda Kabupaten Kudus itu masih belum dapat dihubungi.
Meskipun sempat diwarnai suasana tidak mengenakkan lantaran ketidakhadiran Sam’ani Intakoris namun rapat tetap bergulir dengan lancar. Dari hasil rapat evaluasi bencana banjir saat itu, dilaporkan debit air masih ada yang tinggi dan masih menggenangi banyak desa. Banyak warga pun masih mengungsi di posko pengungsian.
“Ini sudah memasuki hari ke sepuluh. Ini perlu dievaluasi terkait masalah logistik ketersediaan yang ada. Logistik menurut laporan ini sangat kurang hanya ada 1,2 ton, karena yang terdampak ini sangat banyak, tidak cukup hanya seminggu,” ujarnya.
Mengetahui hal itu, Hartopo meminta BPBD berkoordinasi dengan pengusaha terkait pemenuhan logistik yang dibutuhkan. Sementara untuk saat ini, ada 15 dapur umum yang tersebar untuk memasok makan untuk ribuan warga terdampak bencana di posko pengungsian.
“Segera diintensifkan koordinasi dengan pengusaha terkait bantuan bahan pangan, perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Sedangkan menurut keterangan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, Mundir, ketinggian air di wilayah banjir Kecamatan Undaan dan Kecamatan Mejobo relatif turun.
Namun ketinggian air di Kecamatan Kaliwungu meningkat sekitar 30 cm, dan terkhusus di Dukuh Goleng Desa Pasuruhan Lor ketinggian air meningkat 20-25 cm.
“Sebagian besar wilayah banjir sudah menurun. Tapi di Kecamatan Kaliwungu dan di Dukuh Goleng ketinggian air meningkat,” terangnya. (Lingkar Network | Ihza Fajar – Harianmuria.com)
