KENDAL, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten Kendal bersama Perum BUlog dan Forkopimda menyalurkan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) ke warga di Desa Tratemulyo dan Manggungsari, Kecamatan Weleri, Senin, 28 September 2026.
Penyaluran dilakukan langsung oleh Bupati Dyah Kartika Permanasari. Ia menuturkan kehadirannya langsung dalam penyaluran itu juga menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi (monev).
Pemerintah Kabupaten Kendal bersama Perum Bulog dan Forkopimda terus memastikan penyaluran bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Hari ini kita monev bersama Bulog dan Forkopimda untuk memastikan bantuan CPP beras ini tersalurkan dengan baik,” ujar Bupati Tika, sapaan akrabnya.
Bupati Tika berharap bantuan beras CPP ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah kecenderungan kenaikan harga beras.
“Harapannya tentu bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat, termasuk untuk pengendalian harga beras karena saat ini harga beras cenderung agak naik,” katanya.
Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Semarang, Yudha Adi, menerangkan bantuan itu diberikan langsung untuk alokasi Juli hingga September 2026. Total sasaran penerima bantuan beras CPP di Kabupaten Kendal mencapai 115.584 keluarga penerima.
Dengan bantuan 30 kilogram per keluarga untuk tiga bulan, kata dia, total beras yang disalurkan saat ini telah mencapai sekitar 3.000 ton dengan realisasi penyaluran mencapai sekitar 93 persen.
“Hari ini ada dua lokasi yang kita sambangi, yaitu Desa Tratemulyo dan Manggungsari. Dan saat ini penyaluran di Kabupaten Kendal sudah mencapai 93 persen, tinggal beberapa kecamatan. Harapannya bisa selesai pada minggu ini,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Pandu Rapriat Rogojati, mengatakan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tersebut benar-benar berjalan sesuai ketentuan.
“Monev ini untuk memastikan penyaluran berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Karena ini bantuan dari pemerintah, dalam distribusinya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi,” ujarnya.
Pandu menambahkan, hasil monev juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki proses penyaluran apabila ditemukan kendala di lapangan.
“Kalau ada yang perlu diperbaiki maka harus diperbaiki. Kalau sudah bagus, maka akan kita tingkatkan lagi,” pungkasnya.
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Tia
