PATI, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten Pati mematangkan rencana pengoperasian bus Trans Jateng rute Jepara-Kudus-Pati (Jekuti), salah satunya menyediakan halte khusus.
Dinas Perhubungan (Dishub) Pati mempersiapkan halte khusus Trans Jateng sebagai titik pemberhentian bus. Rencana saat ini ada 11 titik halte.
Kepala Dishub Pati, Tony Romas Indriarsa, mengatakan persiapan titik halte Trans Jateng telah dikoordinasikan dengan Balai Transportasi Jawa Tengah (Trans Jateng) Dishub Provinsi Jawa Tengah.
Menurutnya, selain halte, pemerintah perlu menyiapkan lahan untuk parkir serta pengaturan rute bus Trans Jateng.
“Kami baru koordinasi dan konsultasi dengan Bu Sekda serta Pak Bupati berkaitan dengan kesiapan kita. Karena ini membutuhkan anggaran untuk menyiapkan halte, lahan parkir bus Trans Jateng di Pati, hingga pengaturan rute,” ujar Tony pada Selasa, 8 September 2026.
Tony mengatakan keberadaan halte penting karena sistem operasional Trans Jateng berbeda dengan angkutan umum yang dapat menaikkan dan menurunkan penumpang di berbagai lokasi.
“Trans Jateng ini sistemnya harus halte ke halte, tidak bisa berhenti di sembarang tempat. Sementara ini kami menyiapkan sekitar 11 titik halte khusus di wilayah Pati. Jika sudah disetujui Pak Bupati, akan langsung kami siapkan,” jelasnya.
Penetapan titik halte juga untuk mengantisipasi dampak terhadap moda transportasi lokal, terutama angkutan desa (angkudes) yang lebih dahulu beroperasi di wilayah Pati.
Dishub tidak ingin kehadiran moda transportasi baru memicu persaingan yang berpotensi menimbulkan persoalan di lapangan.
Karena itu, kata Tony, layanan dari halte ke halte ini membuat operasional Trans Jateng lebih teratur sekaligus memiliki jalur pelayanan yang jelas.
Sementara itu, jumlah armada yang akan melayani rute Jekuti hingga kini belum dipastikan. Dishub Pati masih menunggu keputusan resmi dari Balai Trans Jateng Dishub Provinsi Jawa Tengah.
Menurutnya, persiapan operasional Trans Jateng juga melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Bapperida dan BPKAD Pati.
“Keterlibatan lintas OPD diperlukan karena program tersebut berkaitan dengan kebutuhan anggaran, penyediaan aset atau lahan, hingga kesiapan prasarana jalan,” ungkapnya.
Jurnalis: Fahtur Rohman/Lingkar Network
Editor: Ulfa
