PATI, Harianmuria.com – Pada momen bulan kemerdekaan, NgAllah Suluk Maleman “Fiksi Merdeka” yang digelar di Rumah Adab Indonesia Mulia, Kabupaten Pati, Sabtu, 15 Agustus 2026, kembali mengajak masyarakat untuk merenung.
Budayawan Anis Sholeh Ba’asyin menyebut merdeka harus diartikan mandiri atau berdaulat. Menurutnya, istilah merdeka dalam konteks geopolitik adalah terjemahan dari kata independen, yakni tidak bergantung pada yang lain. Dalam kaitan proklamasi kemudian diartikan sebagai pernyataan terlepas dari cengkraman penjajah.
“Jika kemerdekaan hanya dimaknai demikian, muncul kekhawatiran bahwa kemerdekaan hanya sekadar perpindahan dari penguasa lama ke penguasa baru. Dan kekhawatiran semacam itu pernah diungkap oleh Tan Malaka,” terang Anis.
Apa yang dikhawatirkan Tan Malaka, semakin ke sini terasa semakin nyata. Berbeda dengan fase awal kemerdekaan dimana semangat kerakyatan para tokoh bangsa masih sangat kental, sehingga tidak mencari kepentingan diri sendiri.
“Al Qur’an menyebut para syuhada itu terus hidup dan tidak mati. Kita tahu mereka yang gugur saat berjuang melawan penjajah adalah syuhada. Karena masih hidup, mereka pasti marah melihat negara yang dibentuk atas pengorbanan mereka ternyata berubah menjadi ajang kenduri sekelompok elite seperti ini? Tampaknya faktor ini tidak pernah diperhitungkan,” imbuhnya.
Anis kemudian menyoroti makna kata ‘rakyat’. Kata diserap dari bahasa Arab ra’iyah yang berarti: yang digembalakan, yang dipelihara, yang dijaga. Dalam kaitan ini, menjadi pemimpin artinya menjadi pemelihara, pengurus dan penjaga rakyatnya.
“Dari sisi ini, penggunaan istilah ‘pemerintah’ pada dasarnya tidak tepat, dan cenderung bias karena tekanannya pada sisi memberi perintah. Ini berkemungkinan membuat para pemegang kuasa merasa bebas memerintah, sementara rakyat hanya wajib mematuhinya,” ujarnya.
Dalam khasanah Jawa, Anis meneruskan, dikenal istilah pamong praja dan pangreh praja. Kalau istilah pemerintah dipahami dalam konteks pangreh praja, titik beratnya memang pada sisi memerintahnya.
“Seharusnya istilah yang tepat dipakai adalah pamong praja, karena titik beratnya adalah mengasuh dan melayani rakyat, bukan sisi sebagai pemberi perintah,” sambungnya.
“Kita harus ingat ada hadis yang menyebut bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya akan yang dipimpinnya,” ujar Anis mengingatkan.
Dari satu sisi, hadits ini menyiratkan bahwa kemerdekaan harus dimulai dari pribadi-pribadi yang merdeka mengelola dirinya, pribadi-pribadi yang merdeka sejak dari pikirannya.
“Hal ini penting untuk ditekankan, karena banyak bekas negara jajahan mengalami apa yang bisa disebut Stockholm syndrome, jatuh cinta pada penyandera atau penjajahnya. Sehingga gagal mengenali dan merealisasi peradabannya sendiri,” jelasnya.
Kecuali makna kata rakyat, Anis juga menjelaskan makna masyarakat. Masyarakat diserap dari kosa kata Arab ‘syaraka’, yang artinya artinya ikut serta atau berpartisipasi dalam dalam suatu ikatan dan kesepakatan bersama.
“Bila rakyat adalah posisi politik, maka masyarakat adalah posisi budaya atau peradaban, atau dalam kata lain lebih dekat dengan makna society dalam bahasa Inggris, atau masyarakat sipil,” kelas Anis.
“Kita seharusnya melihat masyarakat sebagai suatu entitas yang terikat dalam kepentingan bersama. Fungsi pemimpin adalah menjalankan kebijakan sesuai kesepakatan bersama tersebut. Bukan membuat kebijakan berdasar kemauan sendiri,” sambungnya.
Konteks keterikatan antar suku dan bangsa itu juga tercermin dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Baik sejak era kerajaan, hingga perjuangan dalam meraih kemerdekaan.
“Era kerajaan Demak melalui ratu Kalinyamat sudah memiliki kesadaran untuk mengirim pasukan ke Malaka untuk menghadang Portugis. Perlawanan Diponegoro walaupun dilakukan di Jawa tapi banyak dibantu pasukan dari Bugis, Ambon, dan berbagai daerah lainnya. Sehingga tidak hanya memperjuangkan kedaerahan saja,” terangnya.
Anis menambahkan, jejaring ulama di nusantara juga semakin menguatkan perjuangan terhadap kemerdekaan. Sehingga dia tak melihat perlawanan itu secara parsial melainkan memiliki keterkaitan yang cukup kuat.
“Narasi tanpa ada penjajahan Belanda tidak akan terbentuk negara Indonesia adalah narasi sesat. Karena sejak awal Indonesia bukan negara kosong. Ada banyak kerajaan dan ulama yang sudah saling terhubung menjadi suatu ikatan masyarakat yang kuat. Sehingga boleh dikatakan, Indonesia secara peradaban sudah terbentuk sebelum Belanda masuk. Belanda hanya menegaskan bahkan mereduksi wilayah,” imbuhnya.
Kerajaan-kerajaan yang tersebar di Indonesia itu bahkan dengan sukarela menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan dan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana jejaring nusantara sudah terbangun dengan begitu kuat.
“Harus diingat, para raja itu punya wilayah dan kekuasaan nyata. Tapi ketika kemerdekaan, mereka semua mendukung Indonesia. Kalau belum ada jejaring yang kuat, pasti Indonesia tidak akan terbentuk. Mereka menghindari ego sektoral kerajaan sendiri meski bisa mendeklarasikan kerajaannya masing-masing,” katanya.
Peran jejaring ulama juga tak kalah pentingnya dalam sejarah kemerdekaan. Resolusi jihad dari Kiai Hasyim Asy’ari memberi semangat besar dalam perlawanan melawan penjajah.
“Aceh baru mendengar proklamasi satu bulan kemudian. Setelah mendengar berita tersebut, para ulama segera berkumpul dan bersepakat mendukung proklamasi. Ini terjadi di semua daerah,” ujarnya.
Oleh karena itulah dengan semangat keterikatan masyarakat yang kuat itulah, Anis mengajak agar bangsa ini harus berani berdaulat. Sehingga apa yang dicita-citakan lewat kemerdekaan dapat benar-benar terwujud.
Topik yang menggugah semangat itu sendiri kian hangat dengan iringan musik dari Sampak GusUran. Ratusan masyarakat tampak khidmat menyaksikan baik secara langsung di Rumah Adab Indonesia Mulia atau melalui berbagai media sosial Suluk Maleman.
Editor: Rosyid
