BLORA, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mulai menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kecamatan Cepu. Proyek pematangan lahan tersebut dibiayai APBD Kabupaten Blora 2026 dengan nilai kontrak mencapai Rp12,63 miliar.
Lahan yang disiapkan memiliki luas sekitar 7 hektare dan berada di kawasan persawahan eks bengkok Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu. Saat ini, pekerjaan berupa penimbunan dan pematangan lahan telah mulai dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, mengatakan kesiapan lahan menjadi salah satu syarat penting sebelum pembangunan Sekolah Rakyat permanen dilakukan.
“Memang kabupaten diminta clear and clean untuk Sekolah Rakyat. Sehingga kita kasih dulu penimbunan,” kata Luluk, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Selain menguruk lahan, pekerjaan juga mencakup persiapan akses menuju lokasi berdasarkan desain yang telah ditentukan. Pemkab Blora juga telah menyelesaikan proses terkait status Lahan Sawah Dilindungi (LSD) untuk memastikan lokasi tersebut siap digunakan.
“Untuk persiapan lahan ini dari APBD di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum. Kita selalu melaporkan ke Kementerian Sosial maupun Kementerian Pekerjaan Umum,” ujarnya.
Pekerjaan pematangan lahan tersebut dilaksanakan selama 90 hari kalender. Setelah pekerjaan rampung, pemerintah pusat akan melakukan survei guna memastikan kesiapan lokasi sebelum masuk ke tahapan pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat.
Luluk mengatakan Pemkab Blora masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat mengenai pembagian tahapan pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Blora berharap dapat masuk dalam batch 2 maupun batch 3 pembangunan.
“Kita berharap Kabupaten Blora segera mendapat bangunan permanen. Seperti di Kabupaten Rembang. Yang baru ini masuk Kabupaten Jepara. Semoga kita di batch 2 ini atau di batch 3 ini kita dapat masuk,” katanya.
Ia memperkirakan pekerjaan penyiapan lahan berlangsung sekitar tiga bulan. Setelah itu, survei dari pemerintah pusat menjadi tahapan penting untuk menentukan kesiapan lokasi pembangunan.
“Kurang lebih tiga bulan. Tapi setelah itu akan ada survei dari pusat. Kita berharap pembangunan Sekolah Rakyat segera dilakukan di Kabupaten Blora,” ujarnya.
Pemkab Blora berharap anggaran yang telah digelontorkan untuk penyiapan lahan dapat mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat permanen sehingga fasilitas pendidikan tersebut segera terealisasi di wilayah Cepu.
“Kita berharap pembangunan Sekolah Rakyat permanen terbangun di Kabupaten Blora,” katanya.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) proyek, Anex Fachrian, membenarkan pekerjaan pengurukan telah dimulai. Berdasarkan kontrak, pekerjaan tersebut memiliki durasi 90 hari kerja.
“Saat ini sudah dimulai, waktu pelaksanaan sesuai kontrak 90 hari,” singkatnya.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan tersebut tercatat sebagai Penimbunan untuk Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu dengan nilai kontrak Rp12,63 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026.
Proyek dikerjakan CV Sejahtera Tehnik dengan pengawasan dari CV Mbolo Konsultan. Kontrak pekerjaan ditandatangani pada 28 Juli 2026, sedangkan pelaksanaan fisik dimulai 30 Juli 2026 dengan masa pengerjaan selama 90 hari kalender.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Rosyid
