KENDAL, Harianmuria.com – Sebanyak 48 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kendal telah rampung dibangun hingga pertengahan Mei 2026 dan siap dioperasionalkan.
Capaian tersebut disampaikan Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, saat mengikuti peresmian operasionalisasi 1.061 KDKMP secara nasional yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto melalui zoom meeting di Koperasi Desa Merah Putih Desa Cepiring, Sabtu, 16 Mei 2026.
Bupati yang akrab disapa Mbak Tika menyebut progres pembangunan KDKMP di Kendal menunjukkan perkembangan positif. Dari total 286 desa dan kelurahan yang ditargetkan memiliki KDKMP, sebanyak 48 unit telah selesai dibangun, sementara 117 lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
“Di Kendal, gedung KDKMP yang sudah terbangun ada 48 titik. Kemudian yang masih berproses ada 117 titik,” ujarnya.
Selain itu, terdapat 11 lokasi yang dinilai telah memenuhi syarat karena tidak masuk kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maupun Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Namun, lokasi tersebut masih menunggu proses input melalui portal Agrinas.
Mbak Tika berharap seluruh target pembangunan KDKMP di Kendal dapat terealisasi sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat desa dan kelurahan.
“Harapannya dari 286 KDKMP di Kendal nanti bisa terbangun semua,” katanya.
Ia menjelaskan, pembangunan KDKMP di wilayah kelurahan masih menghadapi kendala status lahan yang masuk dalam kawasan LP2B.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kendal perlu mengajukan rekomendasi ke Kementerian ATR/BPN agar lahan tersebut dapat dikeluarkan dari status LP2B.
“Kalau lahannya masih LP2B, di portal Agrinas bisa tertolak. Harapannya proses rekomendasi dari pusat ini bisa segera selesai,” tambahnya.
Sementara itu, Dandim Kendal, Ade Sohali, menyampaikan bahwa dari total 286 desa dan kelurahan, sebanyak 163 titik telah masuk dalam portal pembangunan KDKMP.
“Dari 163 titik itu, yang sudah terbangun 100 persen ada 48 titik, sedangkan sisanya masih dalam progres pembangunan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan masih terdapat sekitar 121 titik yang terkendala persoalan lahan, mulai dari kawasan LP2B, LSD, hingga lahan yang masih berdiri bangunan di atasnya.
Menurutnya, pihak TNI bersama pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk mempercepat penyediaan lahan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengevaluasi aset milik pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan KDKMP.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Pemda. Nantinya aset-aset milik pemerintah daerah akan dievaluasi untuk kemungkinan bisa dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan KDKMP,” pungkasnya.
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Rosyid
