BLORA, Harianmuria.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora segera melakukan pemetaan kebutuhan perangkat desa yang hingga kini masih kosong di sejumlah wilayah.
Pemetaan dinilai penting untuk menentukan prioritas pengisian perangkat desa sesuai kebutuhan masing-masing desa, mengingat kondisi dan beban pelayanan pemerintahan di tiap desa berbeda.
Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi, mengatakan pengisian perangkat desa tidak bisa dilakukan secara merata tanpa melihat kondisi riil di lapangan.
“Untuk perangkat desa, itu tinggal ukuran desa masing-masing. Mungkin ada desa yang kadang merasa cukup kebutuhan perangkatnya,” ujar Supardi, Kamis, 7 Mei 2026.
Menurutnya, masih ada desa di Kabupaten Blora yang jumlah perangkatnya mencukupi untuk menunjang pelayanan masyarakat. Namun di sisi lain, terdapat desa dengan wilayah luas dan jumlah penduduk besar justru mengalami kekurangan perangkat.
Oleh karena itu, ia menilai pengisian perangkat desa seharusnya diprioritaskan bagi desa yang benar-benar membutuhkan tambahan personel.
“Kalaupun ada untuk pengisian perangkat, itu mungkin desa yang membutuhkan tambahan perangkat,” katanya.
Supardi mencontohkan desa dengan cakupan wilayah besar tetapi jumlah perangkat terbatas akan mengalami kendala dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
“Misalkan dengan desa yang besar, perangkat sedikit. Mau tidak mau dia harus mengadakan pengadaan perangkat,” jelasnya.
Ia berharap Pemkab Blora segera menyusun langkah pengisian perangkat desa, meski belum tentu dapat direalisasikan pada tahun ini.
Selain itu, Supardi meminta proses pengisian dilakukan berdasarkan hasil kajian kebutuhan, bukan disamaratakan untuk seluruh desa.
“Bagi saya, untuk dipilah-pilah. Bagi yang memang membutuhkan, Pemda segera mengagendakan pengadaan perangkat,” tegasnya.
Menurutnya, pemetaan kebutuhan perangkat desa seharusnya menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa.
“Pengadaan perangkat itu seyogyanya biasanya bagian PMD untuk memetakan kebutuhan perangkat di Blora,” ujarnya.
Supardi berharap hasil pemetaan nantinya dapat menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pengisian perangkat desa sehingga pelayanan publik di tingkat desa dapat berjalan lebih maksimal.
“Harapan kami memang dipetakan bagi desa-desa yang besar namun perangkatnya minim. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ya harus diadakan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini menyebut ada 369 kursi perangkat desa kosong. Meski demikian, ia berharap layanan di tingkat desa tetap harus optimal.
“Pemda Blora belum pernah membahas tentang kekosongan perades. Apapun yang terjadi, yang namanya pelayanan masyarakat harus tetap berjalan dengan baik,” katanya, Sabtu, 24 Januari 2026 lalu.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Rosyid
