BLORA, Harianmuria.com – Proyek pengurukan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat tahap 2 di Kabupaten Blora mengalami penundaan. Hal ini dipicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berdampak pada perhitungan biaya operasional proyek.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora saat ini tengah melakukan kajian ulang terhadap anggaran sebelum proses lelang dapat dilanjutkan.
Kepala Bidang Bangunan DPUPR Blora, Mohammad Arif Hidayat, mengatakan penundaan dilakukan karena adanya perubahan signifikan pada biaya penggunaan alat berat yang bergantung pada BBM nonsubsidi.
“Masih menunggu hasil penghitungan ulang, setelah itu baru akan diserahkan ke UKPBJ untuk dilakukan lelang,” terang Arif, Rabu, 29 April 2026.
Ia menjelaskan, proyek pengurukan tersebut melibatkan berbagai alat berat seperti dump truk untuk pengangkutan tanah, buldozer, motor grader, hingga tandem roller untuk pemadatan. Seluruh alat tersebut menggunakan bahan bakar nonsubsidi sehingga terdampak langsung oleh kenaikan harga.
“Semua alat berat dan dump truk itu menggunakan solar non subsidi. Jadi perlu penghitungan ulang,” katanya.
Sebelumnya, lelang proyek dijadwalkan berlangsung pada akhir April atau Mei 2026. Namun, rencana tersebut harus diundur hingga ada kepastian penyesuaian harga satuan dari pemerintah daerah.
“Kalau rapat internal (OPD) sudah, ini masih menunggu rapat dengan OPD lainnya menyikapi kenaikan harga BBM,” tambahnya.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi yang ditetapkan PT Pertamina (Persero) sejak 18 April 2026 mencakup sejumlah jenis bahan bakar, di antaranya Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, dengan lonjakan harga yang cukup signifikan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Blora telah menyiapkan anggaran sekitar Rp14 miliar untuk pengurukan lahan seluas kurang lebih 7 hektare di area persawahan eks bengkok Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu.
“Lahannya sudah fik (pasti). Kurang lebih 7 hektare. Namun ini masih diperlukan pematangan dengan dilakukan pengurukan,” terang Huda, Jumat, 16 Januari 2026 lalu.
Setelah tahap pematangan lahan selesai, pembangunan fisik Sekolah Rakyat direncanakan dilaksanakan oleh pemerintah pusat pada 2027.
Kebutuhan pembangunan sekolah ini dinilai mendesak mengingat keterbatasan ruang di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 18 Blora saat ini.
Dari total 14 ruangan yang tersedia, delapan digunakan sebagai asrama guru dan siswa, sementara sisanya difungsikan sebagai ruang kelas dan fasilitas penunjang pembelajaran.
Dengan kondisi tersebut, penambahan kapasitas siswa pada tahun ajaran baru belum memungkinkan dilakukan.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Rosyid
