BLORA, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten Blora memanfaatkan e-presensi untuk mengontrol kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) apabila menerapkan skema kerja fleksibel work from home (WFH) maupun work from home (WFH).
Bupati Blora, Arief Rohman, mengatakan Pemkab Blora masihmenunggu instruksi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk memberlakukan WFH ASN dalam rangka mendukung gerakan hemat energi.
“Kita masih menunggu (instruksi penerapan). (Pemprov) Jawa Tengah sedang merumuskan WFA. Dalam satu minggu ada satu hari WFA, antara Kamis atau Jumat,” tuturnya, Selasa, 31 Maret 2026.
Selain itu, Bupati Blora berencana mendukung penghematan energi dengan menginstruksikan penggunaan sepeda onthel bagi ASN untuk berangkat pulang kantor.
“Termasuk penghematan, nanti ke kantor menggunakan sepeda, yang rumahnya kota nanti diharapkan juga melakukan penghematan,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Blora, Heru Eko Wiyono, mengatakan masih menunggu Surat Edaran (SE) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap pemberlakuan WFA.
“Kaitannya WFA, menunggu surat edaran Mendagri mungkin tanggal 1 April (2026), sudah diedarkan kepada KLN/Pemprov/kab/kota,” ungkap Heru.
Adapun untuk mengontrol kedisiplinan ASN dalam menghadapi kebijakan WFH, Pemkab Blora memiliki sistem absensi online yang didukung dengan fitur GPS. Sistem presensi ini mampu mendeteksi lokasi keberadaan ponsel milik ASN.
“Kita sudah punya e-presensi (absen online) memakai Android. Aplikasi kita sementara hanya deteksi, bila melakukan absensi muncul lokasi yang bersangkutan (GPS),” katanya.
Lebih lanjut, terkait penggunaan aplikasi tambahan berupa fake GPS oleh ASN nakal, pihaknya mengaku belum mengetahui potensi tersebut.
Namun, hingga kini Pemkab Blora belum memetakan sektor yang berpotensi terdampak kebijakan WFH lantaran belum ada pembahasan di tingkat kabupaten.
“Nanti akan ada evaluasi pelaksanaannya,” tambah Heru.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Ulfa
