JEPARA, Harianmuria.com – Hari bebas kendaraan bermotor alias car free day (CFD) yang di gelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara rupanya memberikan dampak negatif bagi sebagaian kalangan. Pasalnya, pedagang di Mangunsarkoro Street Food mengeluhkan omset mereka yang turun 60 persen sejak adanya CFD di jalan Kartini. Hal ini di terungkap dalam rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara beberapa hari lalu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif menyayangkan hal tersebut karena merugikan para pedagang yang berada di Mangunsarkoro Street Food yang notabene sudah ada sejak Mei 2022. Sedangkan penyebab kerugian tersebut dipicu beralihnya minat masyarakat pada produk UMKM yang digelar Pemkab Jepara di lokasi CFD.
“Menyayangkan ketika ada inovasi dari masyarakat yang baik serta bernilai ekonomi tinggi seharusnya di dukung, Pemkab mau mengambil alih apalagi? Semua mau diambil alih kaya kurang gawean justru yang ada harus optimalkan, apa tidak kasihan kepada masyarakat yang juga harus mengahadapi kenaikan BBM subsidi,” ujar Gus Haiz sapaan akrab ketua DPRD Jepara, Minggu (4/9).
Menurut Gus Haiz, Pemkab Jepara seharusnya lebih jeli dan lebih kreatif sehingga tidak menimbulkan saingan oleh pedagang yang berada di Mangunsarkoro. Bukan malah menjadikan UMKM di jalan Kartini sebagai pusat kegiatan CFD dengan alasan mengurai kemacetan dan lain sebagainya.
“Meski dengan dalih apapun, selama masyarakat di lokasi tersebut nyaman dan OK saya kira tidak ada masalah,” terangnya.
Gus Haiz menambahkan, kalau pemerintah ingin membuat inovasi lain sebaiknya jangan mengganggu dan mengorbankan harapan dari masyarakat yang ada di sana.
“Jadi biarkanlah masyarakat itu berinovasi dan berkarya, tinggal mendukung saja dan masyarakat disana juga tidak minta anggaran dana suport dari pemerintah sehingga pemerintah harus jeli melihatnya, jangan kemudian mengambil moment tersebut dan ditiru ditempat lain dengan dalih-dalih yang di kemukakan, apa-apaan ini !” sambungnya.
Ia berharap permaslahan ini harus segera ditangani oleh Pemkab Jepara agar tidak menimbulkan gesekan dan permasalahan di kemudian hari.
“Harus ada win-win solution, kalau hanya sekedar CFD tidak masalah tapi kalau kemudian membuka lapak baru disana itu patut dikoreksi demi kemaslahatan bersama sehingga tidak merugikan masyarakat yang berdagang di Mangunsarkoro Street Food,” pungkas Gus Haiz. (Lingkar Network | Muslichul Basid – Harianmuria.com)
