PATI, Harianmuria.com – Pansus Hak Angket DPRD Pati melontarkan kritik terhadap kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dinilai tidak transparan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus, Joni Kurnianto, usai melakukan kunjungan kerja ke kantor BKN di Jakarta pekan lalu
Kunjungan tersebut untuk mengklarifikasi sejumlah persoalan, termasuk pelantikan Direktur RSUD Soewondo Pati. Menurut Joni, BKN terkesan menutupi informasi penting, terutama surat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diklaim menjadi dasar penyelesaian masalah. Padahal, sebelumnya BKN telah melayangkan tiga kali surat teguran terkait pelantikan tersebut.
“Kita tanya kenapa. Alasannya ada surat dari Kemenkes yang sudah masuk ke kabupaten. Kemudian kabupaten bersurat ke BKN,” jelas Joni, Selasa, 16 September 2025.
“Kita tanya suratnya enggak dikasih. Kita pengen lihat saja tidak diberikan,” imbuhnya.
Ketertutupan BKN ini memicu kecurigaan Pansus. Menurut Joni, sikap BKN seolah mengabaikan kegaduhan di daerah, termasuk aksi demonstrasi yang sempat terjadi pada 13 Agustus.
“Pemerintah pusat seolah tidak sadar dengan kondisi di daerah,” tegasnya.
Sumber: Lingkar Network
Editor: Basuki
