BLORA, Harianmuria.com – Tragedi ledakan sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, memicu keprihatinan DPRD Blora. Insiden yang terjadi pada Minggu, 17 Agustus 2025 itu menewaskan tiga orang dan melukai dua lainnya.
Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi, menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terkait aktivitas pengeboran minyak oleh masyarakat. Ia menyoroti pentingnya penertiban sumur ilegal dan edukasi keselamatan kepada warga.
“Kami prihatin dan berduka atas jatuhnya korban jiwa. DPRD mendorong semua pihak duduk bersama mencari solusi, termasuk penataan sumur rakyat agar lebih aman bagi penambang dan lingkungan,” kata Supardi saat meninjau dapur umum di lokasi pengungsian, Rabu, 20 Agustus 2025.
DPRD Dorong Koordinasi Lintas Instansi
Menurut politisi yang akrab disapa Mbah Pardi ini, DPRD Blora mendorong koordinasi lebih erat antara Pemkab Blora, Pertamina, dan aparat penegak hukum untuk menertibkan sumur ilegal sekaligus memberikan solusi legalisasi bagi sumur rakyat.
“Jangan sampai kejadian serupa terulang. DPRD siap mengawal regulasi maupun kebijakan yang berpihak pada keselamatan masyarakat, tetapi tetap memperhatikan sisi ekonomi warga,” tegasnya.
Mbah Pardi juga menyoroti perlunya legalisasi dan penataan sumur minyak rakyat melalui regulasi yang berpihak pada masyarakat, namun tetap sesuai standar keselamatan. Termasuk penguatan koordinasi dengan Kementerian ESDM terkait penerapan Permen ESDM No. 14 Tahun 2025.
“Potensi migas di Blora ini besar. Tapi harus dikelola secara profesional. Edukasi dan pendampingan teknis bagi masyarakat harus jadi bagian dari solusi jangka panjang,” tambahnya.
Dalam kunjungan tersebut, Mbah Pardi juga menyalurkan bantuan logistik bagi para pengungsi, seperti beras, mi instan, air mineral, hingga kebutuhan anak-anak. Bantuan diterima langsung oleh perwakilan warga di posko darurat Desa Gandu.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Basuki
