REMBANG, Harianmuria.com – Realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Rembang hingga pertengahan tahun 2025 masih masih jauh dari target. DPRD Rembang pun mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera mengambil langkah konkret dan inovatif guna menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).
Hingga pertengahan Juni 2025, capaian pajak daerah baru menyentuh angka 27 persen dari total target tahun ini. Dari target sebesar Rp177,38 miliar, yang terealisasi baru sekitar Rp48,11 miliar.
Anggota Komisi II DPRD Rembang dari Fraksi Golkar, Maryono, menyayangkan lambatnya progres penerimaan pajak. Ia mendesak pemerintah daerah lebih aktif, inovatif, dan bersinergi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Kita sudah masuk semester pertama, tapi capaian pajak masih jauh dari harapan. Pemerintah daerah harus lebih serius dan kreatif mencari cara-cara baru yang lebih efektif,” tegas Maryono, Senin, 23 Juni 2025.
Salah satu sektor yang menjadi sorotan adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Dari target lebih dari Rp28 miliar, baru sekitar Rp6,4 miliar yang tercapai – atau hanya 22 persen dari target.
Rendahnya realisasi ini, kata Maryono, terutama dipicu oleh berhentinya operasional PT Semen Gresik Pabrik Rembang yang selama ini menjadi penyumbang terbesar pajak MBLB.
Maryono juga menyoroti risiko ketergantungan daerah pada satu sumber pendapatan besar. Ia mendorong Pemkab untuk segera mengevaluasi strategi pajak yang ada, menggali potensi lain, serta menerapkan sistem penarikan pajak yang lebih adil dan efisien.
“Daerah tidak boleh bergantung hanya pada satu sumber. Perlu langkah strategis dan terukur agar fondasi fiskal kita lebih kuat. Inovasi dan sinergi lintas sektor adalah kunci,” tandasnya.
Maryono berharap, dengan evaluasi yang menyeluruh dan terobosan kebijakan yang tepat, target penerimaan pajak daerah tahun ini masih bisa dikejar sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan.
(VICKY RIO – Harianmuria.com)
