PATI, Harianmuria.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendorong Pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan guru berstatus honorer. Terkhusus, untuk tenaga pendidik yang mengajar di sekolah berbasis keagamaan.
Sekertaris Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Sunandar, mengatakan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik honorer baik di Madrasah, Raudhatul Athfal (RA) maupun tempat Pendidikan Al Qur’an (TPQ) saat ini belum terjamin.
“Khususnya terkait fasilitas kesejahteraan tenaga pendidik Guru Madrasah, Honorer, RA, TPQ,” ujarnya pada Senin, 19 Agustus 2024.
Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati harus memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik tersebut. Mengingat, mereka merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Pati.
“Pendidikan masih menjadi perioritas kita untuk membangun SDM Masyarakat Kabupaten Pati. Mohon kepada Pemerintah Daerah untuk lebih memberikan perhatian khusus di bidang Pendidikan,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin juga mengusulkan penambahan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tenaga pendidik. Menurutnya, cara itu dapat membantu mengatasi permasalahan kesejahteraan tenaga pendidik berstatus honorer di Pati
“Kita usulkan dari hanya 500 formasi agar membuka seribu lebih. Supaya sedikit demi sedikit menyelesaikan masalah guru honorer. Ini harus kita bedah persoalannya,” ucapnya.
Ali memberikan contoh Kabupaten Blora yang saat ini telah terbebas dari permasalahan kesejahteraan tenaga pendidik. Tak hanya itu, Ali juga siap berkoordinasi dengan Pemkab untuk mengatasi kebutuhan anggaran yang cukup besar.
Pemkab melalui BKPP maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diharapkannya lebih intens menjalin komunikasi denah DPRD guna mengembangkan masalah tersebut.
“BKPP bisa mengajukan ke TAPD supaya guru honorer dari pembukaan PPPK hanya 500 dapat menjadi seribu formasi,” harapnya. (Lingkar Nertwork | Setyo Nugroho – Harianmuria.com)
