KENDAL, Harianmuria.com – Ribuan Ibu Nyai yang tergabung dalam Jam’iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighoh (JPPPM) mendeklarasikan pemilu damai dalam gelaran Harlah ke-8 JPPPM di Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo, Kendal, Minggu (10/12/2023).
Deklarasi itu tertuang dalam petisi Ibu Nyai Pengasuh dan Ning JPPPM Kawal Pemilu 2024, Jujur, Adil, Damai dan Bermartabat. Dalam petisi itu menyebutkan pertama, JPPPM tidak mengarahkan dukungan kepada partai politik manapun, caleg, capres atau cawapres tertentu.
Kedua, JPPPM mengajak kepada seluruh anggota dan masyarakat Indonesia untuk mensukseskan pemilu damai dan turut serta menjadi bagian yang terus mendorong proses demokratisasi di Indonesia berjalan secara wajar, lancar dan demokratis.
Ketiga, JPPPM berkomitmen mengecam segala bentuk politik kekerasan, politik identitas, ujaran kebencian dan politisasi agama. Keempat, JPPPM telah mengukuhkan dirinya sebagai jam’iyyah yang fokus pada peran pemberdayaan perempuan pengasuh pesantren dan dakwah dalam tafaqquh fiddin dan membawa kemaslahatan bagi umat.
Kelima, JPPPM mengajak kepada seluruh anggota dan masyarakat Indonesia menjadi pemilih yang cerdas serta mendorong pelaksanaan pemilu 2024 sebagai pemilu yang damai dan bermartabat sebagai upaya menjaga keberlangsungan pemerintahan dan ikhtiar menjaga NKRI.
Ketua Umum JPPPM, Nyai Hj Hannik Maftuhan menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga keutuhan bangsa.
“Kita menganjurkan seluruh anggota JPPPM untuk terus mendukung adanya pemilu ini dengan baik, tidak boleh golput. Kita tetap konsekuen ada di mana-mana tapi tidak kemana-mana,” tegasnya.
Dirinya berharap, peringatan Harlah ke-8 JPPPM dapat menjadi momentum untuk terus bersinergi, terutama dengan Kementerian Agama RI.
“Harapan kita bisa terus bersinergi dalam menjalin kebersamaan, dalam beberapa program yang baik untuk pesantren,” harapnya.
Kegiatan Harlah ke-8 JPPPM dihadiri Wakil Menteri Agama RI Saiful Rahmat Dasuki, Wakil Bupati Kendal,Windu Suko Basuki, dan Gus Muhammad Abdurrahman Al Kautsar atau Gus Kautsar.
Dalam kesempatan itu, Wamenag RI Saiful Rahmat Dasuki mengatakan sikap politik yang diserukan JPPPM sudah tepat dan benar. Terutama menolak keras politik identitas.
“Bahwa kita menolak politik identitas, menolak agama sebagai kampanye elektoral. Jangan mempolitisasi agama menjadi kepentingan elektoral, tapi bagaimana membangun politik yang beradab, politik yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan,” ungkap Wamenag. (Lingkar Network | Arvian Maulana – Harianmuria.com)
