PATI, Harianmuria.com – Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati berharap agar jumlah lembaga pendidikan baik formal maupun informal dapat dibatasi. Ia beralasan, eksistensi sekolah yang sudah lama berdiri akan berkurang.
Menurut Bu Ning sapaan akrabnya, sekolah baru dapat dengan mudah menarik minat wali murid. Padahal, persaingan kuantitas jumlah murid dapat mengancam eksistensi antar sekolah.
Peranan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bersama kantor Kementerian Agama (Kemenag) tentunya sangat diperlukan, terutama dalam hal pengeluaran izin.
“Ini memang kendala kami di lapangan, seperti kurang murid atau bangunan. Kita sepakat sekolah yang ada itu dimaksimalkan. Memang grafik pertumbuhan penduduk tinggi. Tapi nanti seiring generasi baru siapa nanti yang sekolah disitu,” ungkapnya.
Seperti diketahui, SMP 5 PGRI yang berada di Kecamatan Winong cukup eksis pada medio 1990-an. Namun saat ini kondisinya sudah ditutup lantaran tidak adanya murid yang mau bersekolah disana
Sebagai badan legislatif, politisi dari Partai Golkar ini paham betul soal biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam sektor pendidikan ini tidaklah sedikit. Sehingga dibutuhkan upaya bersama untuk menjaga eksistensi sekolah dengan membatasi izin pendirian.
“Izin mendirikan sekolah harus diperketat, dalam arti tidak memperketat, tetapi memaksimalkan yang ada. Biaya yang dikeluarkan (pemerintah) juga tidak sedikit,” tambahnya.
Jika pada akhirnya suatu sekolahan benar-benar kekurangan murid, hal ini akan membuat bangunan sekolah menjadi terbengkalai dan sia-sia tanpa dimanfaatkan oleh masyarakat. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Harianmuria.com)
