JAKARTA, Harianmuria.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI Sudaryono menegaskan pentingnya peran TNI dalam mengawal serapan gabah kering panen (GKP) di lapangan untuk memastikan tingkat produksi dan harga tetap stabil.
Hal itu dikatakan Mas Dar, sapaan Sudaryono, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Teritorial Mabes TNI bertajuk Sinergi Akselerasi Swasembada Pangan Nasional, di Denma Mabes TNI, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
“Harga gabah harus dijaga minimal Rp6.500 per kilogram (kg), sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang menjadi kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kita tidak bisa membiarkan harga gabah jatuh di bawah HPP karena ini menyangkut kesejahteraan petani,” katanya.
Wamentan menegaskan jika harga gabah jatuh di bawah HPP maka petani akan merugi. Hal itu dapat berdampak negatif pada produksi di musim tanam berikutnya.
“Oleh karena itu, saya meminta bantuan penuh dari TNI untuk memastikan serapan Bulog berjalan optimal dan harga tetap stabil,” ujar Mas Dar yang juga Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog.
Menurut Wamentan, keterlibatan TNI selama ini sudah terbukti memberi dampak positif dalam sektor pertanian, baik dari segi peningkatan produksi melalui program pompanisasi, optimalisasi lahan, dan pencetakan sawah, maupun dalam menjaga kestabilan harga pascapanen.
Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat tantangan fluktuasi harga gabah yang sering merugikan petani. Karena itu, peran TNI sebagai pengawal kebijakan ini sangat dibutuhkan agar tidak ada pihak yang membeli gabah di bawah harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Dibeli lebih mahal boleh, dibeli lebih rendah tidak boleh. Ini aturan yang sudah ditetapkan Presiden. Kami minta bantuan penuh dari seluruh jajaran TNI untuk mengawal serapan Bulog agar harga gabah di tingkat petani tetap stabil,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamentan Sudaryono juga mengungkapkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan peningkatan luas panen nasional yang signifikan pada awal tahun 2025. Pada Januari 2025, luas panen tercatat naik 55 persen, kemudian Februari naik 52 persen, dan Maret diperkirakan meningkat 54 persen.
Meskipun demikian, ada potensi penurunan luas panen sebesar 9 persen pada bulan April yang harus diantisipasi untuk menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani.
“Setiap hari kami ditanya langsung oleh Bapak Presiden. Tidak hanya Pak Menteri, saya juga setiap hari ditanya bagaimana pergerakan harga gabah dan target serapan Bulog. Jadi kita harus gaspol rem blong untuk memastikan harga gabah stabil dan petani sejahtera,” tuturnya.
Lebih lanjut, Wamentan Sudaryono menjelaskan bahwa sektor pertanian merupakan prioritas utama dalam empat program strategis Presiden Prabowo, termasuk swasembada pangan yang erat kaitannya dengan kesejahteraan petani. Untuk mendukung swasembada pangan, Kementan telah melaksanakan program Perluasan Areal Tanam (PAT) yang mendapat dukungan penuh dari TNI.
Selain itu, program pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, dan pencetakan sawah juga terus diperluas. Bahkan, Kementan telah melakukan refocusing anggaran agar lebih berorientasi pada program yang berdampak langsung bagi petani.
Selain memastikan serapan gabah berjalan optimal, Sudaryono juga menyoroti beberapa faktor utama yang harus dipenuhi agar petani tetap semangat dan memiliki pendapatan yang layak. Pertama, benih berkualitas harus tersedia dengan baik. Kedua, ketersediaan air harus dipastikan melalui perbaikan irigasi yang saat ini disinergikan dengan Kementerian PUPR.
Ketiga, distribusi pupuk harus lebih efisien, di mana pemerintah telah menyederhanakan regulasi pupuk melalui penerbitan Perpres baru yang memangkas 145 aturan yang tumpang tindih.
Namun, dari semua faktor tersebut, kepastian harga gabah tetap menjadi isu krusial yang harus dikawal bersama. “Sekali lagi kami tegaskan bahwa kebijakan harga minimum ini harus dijalankan secara tegas di lapangan.” ujarnya.
Ia pun berharap kerja sama antara Kementan dan TNI dapat semakin diperkuat agar serapan gabah berjalan maksimal. Menurutnya, ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, termasuk TNI.
“TNI bukan hanya mitra, tetapi juga mata, telinga, dan corong keberhasilan program pertanian kita. Kalau TNI sudah turun tangan, semua bisa beres. Mari kita perkuat sinergi ini agar petani semakin sejahtera dan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan lebih cepat,” pungkasnya.
(SUBEKAN – Harianmuria.com)
