PATI, Harianmuria.com – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati Didin Syafruddin menyebut masih banyak yang beranggapan tenaga honorer sudah pasti diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan Kemenpan RB yang mengangkat tenaga PNS dan PPPK berdasarkan hasil seleksi.
Diketahui pegawai non ASN masih mendominasi seluruh instansi yang ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pati.
Sebagai badan legislatif, Didin mengaku tidak bisa berbuat banyak trekait aduan dari para THL yang menginginkan untuk segera ada pengangkatan. Lantaran semua sistem pengangkatan honorer merupakan kewenangan dari pemerintah atau lembaga eksekutif.
“Kita di DPRD punya kewenangan terbatas. Tidak semua bisa kita bantu. Apalagi terkait kepegawaian yang regulasinya dari pusat,” kata pria asal Trangkil ini.
Didin juga tak memungkiri saat ini pegawai dengan ststus ASN masih banyak diminati oleh masyarakat termasuk para pencari kerja kerja. Utamanya, mereka yang baru saja lulus dari jenjang perguruan tinggi.
Meski demikian, Didin menekankan untuk perlu disadari bahwa pengangkatan ASN berdasarkan hasil seleksi dari pusat, bukan pengabdian.
Untuk itu, bagi mahasiswa yang baru saja lulus kuliah, diminta oleh Didin untuk tidak terjun menjadi tenaga honorer. Sebab, tenaga honorer secara resmi sudah dihapuskan oleh Pemkab Pati. Sehingga jikapun ada penerimaan ASN, belum tentu bisa mendaftar.
“Besok kalau bisa punya adik atau jenengan punya putra jangan masukkan jadi honorer,” tutup Politisi dari Partai Nasdem ini. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Harianmuria.com)
