JEPARA, Harianmuria.com – Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Abdul Wachid mendukung pemangkasan durasi ibadah haji dari 40 hari menjadi 30 hari. Ia mengatakan, masih ada sejumlah catatan yang harus segera dievaluasi.
“Memang pada pelaksanaan haji tahun 2023 ini terjadi kekacauan seperti yang diberitakan oleh banyak media. Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR menilai, layanan mashariq itu tidak memenuhi komitmen selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Terutama soal kapasitas tenda dan kamar mandi,” ujar politisi dari Partai Gerindra ini pada Selasa (25/7/2023).
Abdul Wachid menambahkan, Timwas Haji DPR juga menyoroti distribusi asupan makanan bagi jemaah haji saat berada di Mina yang sering terlambat. Selain itu, fasilitas kamar mandi di tenda Mina dan Arafah yang masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jemaah, sehingga antrean panjang terlihat jelas dalam penggunaan toilet.
Menurutnya, kejadian itu bukan semata-mata karena kesalahan Kementerian Agama melainkan ada beberapa faktor lain. Di antaranya karena Pemerintah Arab Saudi membuka visa selain visa haji reguler maupun haji plus kepada beberapa negara.
“Ada visa-visa lain yang keluar dari Pemerintah Arab Saudi yaitu visa furada, ziarah, tenaga kerja, dan lain sebagainya yang diperjualbelikan. Bahkan menurut informasi yang beredar, visa itu dijual mulai harga 10.000 US Dollar melalui travel atau pribadi,” jelasnya.
Perkara tersebut yang kemudian menjadi masalah saat pelaksanaan haji di Tanah Suci yang berakibat melonjaknya jamaah haji Indonesia yang semula 2 juta jemaah menjadi hampir 3 juta jemaah haji.
Terkait rencana pemangkasan waktu ibadah haji yang semula 40 hari menjadi 30 hari, Abdul Wachid mengaku kebijakan itu merupakan usulan dari para jemaah haji yang menilai waktu pelaksanaan haji terlalu lama.
“Hal itu sedang kami upayakan dan kami bicarakan dengan Pemerintah Arab Saudi dan juga kondisi di Indonesia. Rencananya Pemerintah Arab Saudi akan mengalihkan landing pesawat ke Bandara Taif yang semula landing di Jeddah dan Mina,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah ini.
Sedangkan, menurutnya, persoalan di Tanah Air terkait rencana tersebut adalah kesiapan Embarkasi.
“Hal itu yang saat ini sedang kita bicarakan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah terkait penambahan lokasi Embarkasi di Indonesia. Hal ini tentu akan mengurangi biaya haji yang cukup mahal sehingga nilai manfaat BPKH sangat berkurang, dari yang semula 40 hari menjadi 30 hari. Biaya yang paling besar adalah pemondokan, makanan, dan transportasi. Jadi bisa dihemat, sehingga ke depan biaya haji diharapkan dapat ditekan seringan mungkin agar para jemaah tidak diberatkan oleh biaya pelunasan haji. Alhamdulillah teman-teman di Komisi VIII sudah oke, lintas komisi juga sudah oke, tinggal pemerintah nanti,” tutur Abdul Wachid. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Harianmuria.com)
