PATI, Harianmuria.com – DPRD Pati menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2021. Pada rapat paripurna tersebut, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyampaikan pandangan umum yang dibacakan oleh anggota Komisi B DPRD Pati, Suriyanto.
Pada penyampaiannya, setidaknya ada 2 bidang pandangan umum yang disampaikan, di mana ke-2 bidang pandangan umum tersebut berkaitan dengan perekonomian dan keuangan Kabupaten Pati.
“Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi makro, terutama terkait perluasan lapangan kerja harus dipacu terus, khususnya di sektor industri pengelolaan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan,” papar Suriyanto.
Fraksi Partai Demokrat Sampaikan Pandangan Umum 3 Bidang Terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD
Fraksi Partai Golkar menilai bahwa, lapangan pekerjaan perlu diperluas untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Pati. Mengingat angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71.77%. Artinya, masih banyak yang harus disinergikan, seperti dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan bahwa, keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan IPM perlu dilakukan, agar ketika terjadi masalah di lapangan dapat diselesaikan dengan baik.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan inovasi dari Pemerintah Kabupaten Pati, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati yang meskipun terbilang tinggi, masih bisa ditingkatkan kembali.
Fraksi PDIP Sampaikan Pandangan Umum Raperda Pertanggungjawaban APBD
“Fraksi Partai Golkar juga mohon penjelasan tentang inovasi Pemda dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mana angka PAD sebesar Rp388.644.537.358.000 yang menurut Fraksi Partai Golkar masih sangat potensial untuk ditingkatkan,” lanjutnya.
Pada penyampaian pandangan umum terkait keuangan, Fraksi Partai Golkar akan menindaklanjuti berbagai masalah keuangan bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi, guna memecahkan permasalahan hingga menghadirkan inovasi peningkatan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Pati.
“Terkait Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Operasional, Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Arus Kas, Fraksi Partai Golkar akan mencermati lebih teknis, dalam rapat-rapat Komisi dengan OPD yang membidangi. Hal ini agar terinventarisasi lebih detail permasalahan, peluang, dan solusi serta Inovasi potensi yang masih bisa dioptimalkan,” tutup Suriyanto. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Harianmuria.com)
