KENDAL, Harianmuria.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kendal mengungkapkan bahwa wilayah setempat masih berstatus siaga kekeringan pada musim kemarau 2026.
Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kendal, Iwan Sulistyo, mengungkapkan hingga September 2026 Kendal berstatus siaga kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Status di Kendal masih siaga. Dalam bencana kekeringan dan karhutla kita menggandeng stakeholder dan CSR,” ujarnya, Jumat, 18 September 2026.
Iwan mengatakan hingga 17 September 2026, BPBD Kendal telah menyalurkan 545.000 liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan.
Bantuan tersebut disalurkan kepada 3.209 jiwa atau 1.032 kepala keluarga (KK) yang tersebar di lima kecamatan meliputi Ringinarum, Plantungan, Patean, Sukorejo, dan Kaliwungu Selatan.
“Di Kecamatan Ringinarum, distribusi air bersih dilakukan di Desa Kedungasri. Sementara di Kecamatan Kaliwungu Selatan menyasar Desa Sidomakmur. Kemudian di Kecamatan Plantungan, bantuan diberikan kepada warga Desa Wonodadi. Kecamatan Patean mencakup Desa Sidokumpul dan Desa Sidodadi, sedangkan di Kecamatan Sukorejo bantuan disalurkan ke Desa Peron,” terangnya.
Dari total 545 ribu liter air yang telah didistribusikan, BPBD menyalurkan sebanyak 320 ribu liter menggunakan 64 tangki air.
“Dan sekitar 225 ribu liter adalah bantuan dari Kodim 0715/Kendal, Polres, serta PMI serta lembaga dan organisasi lainnya,” katanya.
Menurut Iwan, penyaluran air bersih menjadi langkah penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
Di sisi lain, BPBD juga mendorong masyarakat dan pemerintah desa untuk mulai memperkuat langkah mitigasi jangka panjang.
BPBD meminta masyarakat di wilayah terdampak kekeringan bersama aparatur desa memanfaatkan musim hujan sebagai momentum untuk memperbanyak sumur resapan di sekitar sumber-sumber air.
Keberadaan sumur resapan dapat membantu menambah cadangan air tanah sehingga air tidak langsung terbuang dan dapat tersimpan untuk menghadapi musim kemarau.
“Untuk kekeringan diharapkan masyarakat di titik terdampak dan aparatur desa, saat musim hujan atau banyak air, membuat upaya mitigasi berupa sumur-sumur resapan di area sumber air. Gunanya untuk menambah suplai air saat hujan turun sehingga tidak terbuang sia-sia,” jelasnya.
Selain sumur resapan, Iwan juga mendorong pemerintah desa mengalokasikan anggaran desa untuk pembangunan sumur dalam serta membangun komunikasi dengan pelaku usaha yang memiliki sumur air tanah di wilayahnya untuk mendukung kebutuhan air masyarakat.
“Karena setiap penggunaan air sumur bawah tanah harus menyediakan 10 persen dari debit harian untuk kepentingan sosial. Sebagai contoh yang sudah menjalankan itu adalah Desa Tambahsari. Yang lain diharapkan sepert itu,” pungkasnya.
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Ulfa
