JEPARA, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara memperbanyak pembangunan sumur bor dan jaringan pipanisasi di wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih saat musim kemarau.
Selain membangun infrastruktur sumber air, Pemkab Jepara juga terus melakukan droping air bersih menggunakan armada tangki sebagai solusi sementara bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jepara, Arwin Noor Isdiyanto, mengatakan penanganan kekeringan dilakukan secara bertahap sesuai arahan Bupati Jepara, Witiarso Utomo (Mas Wiwit), baik melalui pendanaan APBD maupun kerjasama perusahaan.
“Program ini merupakan kolaborasi antara Pemkab Jepara melalui APBD dengan sejumlah CSR perusahaan, seperti Bank Jateng, BKK, dan PT Telkom Indonesia,” ujar Arwin saat ditemui di Kantor BPBD Jepara, Rabu, 26 Agustus 2026.
Menurutnya, pembangunan sumur dan jaringan air bersih menjadi salah satu program prioritas untuk mengatasi persoalan kekeringan secara lebih permanen.
“Salah satu dukungan CSR tahun ini berasal dari Bank Jateng. Bantuan tersebut diarahkan ke lima desa, yakni Desa Clering, Cepogo, Banjaran, Kepuk, dan Tunahan. Program itu diproyeksikan memberikan manfaat kepada sekitar 1.760 kepala keluarga,” ungkapnya.
Menurutnya, Pemkab Jepara mengalokasikan anggaran melalui APBD 2026 sekitar Rp1 miliar untuk pembangunan sumur dan jaringan air bersih. Anggaran tersebut diperkuat dengan dukungan CSR Bank Jateng sebesar Rp300 juta untuk pembangunan jaringan.
Arwin berharap pembangunan infrastruktur air bersih yang dilakukan secara bertahap dapat mengurangi jumlah wilayah yang mengalami kekeringan.
“Kita harapkan di 2027 nanti sudah tidak ada lagi lokasi-lokasi kekeringan, termasuk di Karimunjawa,” katanya.
Meski pembangunan sumber air terus digenjot, BPBD Jepara tetap melakukan penanganan darurat melalui dropping air bersih. Sejak Juli 2026, sebanyak 54 truk tangki telah dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 216 ribu liter air ke tiga desa, yakni Kedungmalang, Tunahan, dan Sumberrejo.
“Distribusi air menjadi langkah jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama sumber air maupun jaringan perpipaan belum sepenuhnya tersedia atau masih dalam proses perbaikan. Misalnya, di Desa Kedungmalang, persoalan pasokan air juga berkaitan dengan adanya kebocoran pipa dan gangguan pompa yang tengah ditangani Perumda Air Minum. Perbaikan tersebut membuat kondisi pelayanan air di wilayah tersebut secara bertahap mulai membaik,” terangnya.
Arwin menegaskan, penanganan kekeringan membutuhkan sinergi berbagai pihak. Untuk itu Pemkab juga menggandeng dunia usaha melalui program CSR.
“Jadi, mari berkolaborasi bersama antara pemerintah dan dunia usaha agar masalah kekeringan ini dapat teratasi secara paripurna,” pungkasnya.
Jurnalis: Tomi Budianto
Editor: Sekar
