REMBANG, Harianmuria.com – Pengurangan Dana Desa hingga sekitar 70 persen pada 2026 memaksa pemerintah desa melakukan penyesuaian besar terhadap berbagai program prioritas. Salah satu yang terdampak langsung adalah program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi anak stunting.
Pemerintah Kabupateng Rembang menyiapkan skema kolaborasi lintas sektor agar penanganan stunting tetap berjalan tanpa jeda.
Kepala Puskesmas Pancur, dr. Trianovi Puspasari, mengungkapkan bahwa selama ini PMT pencegahan stunting dibiayai melalui Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas. Sasaran program mencakup ibu hamil risiko tinggi, anak gizi buruk, anak berat badan kurang, serta anak gagal tumbuh.
“PMT stunting sebenarnya menjadi tanggung jawab desa dan pemberiannya selama tiga bulan. Tapi karena ada keluhan minimnya anggaran desa, kami konsultasikan dengan Dinas Kesehatan. Hasilnya, puskesmas akan bersinergi dan berkomunikasi dengan SPPG,” jelasnya.
Skema baru yang dirancang adalah pembagian peran. Balita stunting yang sebelumnya ditangani desa akan dialihkan penanganannya ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sementara balita non-stunting untuk pencegahan tetap didukung dari dana BOK Puskesmas.
Menurut Trianovi, langkah ini dinilai strategis apalagi alokasi BOK Puskesmas Pancur pada 2026 meningkat dua kali lipat, dari Rp250 juta menjadi rata-rata Rp500 juta. Anggaran tersebut menopang layanan kesehatan di 23 desa se-Kecamatan Pancur.
Dengan tambahan anggaran itu, pemberian PMT ditargetkan sudah dimulai pada April 2026, lebih cepat dibanding tahun sebelumnya yang baru berjalan Agustus. Kenaikan BOK juga memungkinkan penambahan jumlah penerima manfaat.
Sebagai gambaran, pada 2025 tercatat 440 penerima PMT dari dana BOK Puskesmas Pancur. Rinciannya 16 ibu hamil, 88 anak gizi buruk, 81 anak berat badan kurang, dan 255 anak gagal tumbuh.
Kepala Desa Pohlandak, Mundasir, mengakui sebelumnya Dana Desa menjadi tumpuan pembiayaan PMT stunting. Dengan kondisi saat ini, kolaborasi lintas sektor menjadi harapan baru.
“Mudah-mudahan nanti tercukupi, karena bagaimanapun masalah kesehatan menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah kabupaten ataupun desa saja,” katanya pada Senin, 2 Maret 2026.
Jurnalis: Vicky Rio
Editor: Ulfa
