KUDUS, Harianmuria.com — Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, Polres Kudus mengambil langkah proaktif dengan menggelar simulasi pengamanan dalam Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) di Alun-Alun Simpang Tujuh, Kudus, pada Selasa, 20 Agustus 2024.
Simulasi ini menjadi upaya preventif untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi selama proses pemungutan suara.
“Dalam simulasi ini, kami memulai dengan skenario pemungutan suara yang terganggu oleh kelompok masyarakat yang datang terlambat dan protes karena tidak diperkenankan untuk menyalurkan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Protes ini berkembang menjadi kericuhan yang kemudian menghambat jalannya Pilkada,” jelas Kapolres Kudus, AKBP Ronni Bonic memimpin langsung simulasi.
Menurutnya, simulasi tersebut menggambarkan pentingnya kesiapsiagaan aparat keamanan dalam menghadapi berbagai kemungkinan.
“Agar kericuhan antarwarga tidak terjadi, kami perlu melakukan sejumlah persiapan. Simulasi ini adalah langkah antisipasi untuk memastikan bahwa kami siap menghadapi berbagai situasi saat Pilkada berlangsung. Namun, harapan kami tentu adalah agar tidak terjadi kericuhan sama sekali,” tambahnya.
Dalam simulasi ini, sepertiga dari anggota Polres Kudus dikerahkan dan dibantu oleh personel dari Kodim serta satuan lainnya.
“Pengamanan kami siapkan sesuai dengan standar yang ada, mencakup semua tahapan Pilkada, mulai dari kampanye hingga rekapitulasi suara,” ujar AKBP Ronni.
Kegiatan ini turut dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Kudus, Muhammad Hasan Chabibie. Ia menegaskan bahwa Kabupaten Kudus memiliki rekam jejak yang baik dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.
“Pada Pemilu Februari 2024, Kudus nyaris tanpa gejolak yang mengkhawatirkan. Kami berharap agar seluruh warga Kudus yang memiliki hak pilih ikut serta menyalurkan suara di TPS pada Pilkada nanti,” ungkapnya.
Hasan juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menjaga keamanan demi kelancaran Pilkada serentak di Kabupaten Kudus.
“Menjaga keamanan tidak hanya menjadi tugas Kepolisian, tapi juga pemerintah, penyelenggara Pilkada, partai politik, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, kita bisa memastikan Pilkada berlangsung aman dan damai,” tutupnya.(Lingkar Network | Mohammad Fathur Rohman – Harianmuria.com)
