PATI, Harianmuria.com – Aksi demo yang dilakukan oleh ribuan nelayan Juwana, Pati mendapat simpati dan dukungan dari anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Suriyanto.
Suriyanto yang juga wakil rakyat asal Desa Bendar Juwana menilai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sangat merugikan para nelayan dan harus direvisi.
Menurutnya, poin yang termuat dalam PP itu tidak memihak kepada para nelayan. Sehingga dirinya menganggap bahwa masyarakat nelayan perlu melawan dan meminta kepada Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) untuk merevisi regulasi tersebut.
“Karena apa? Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat itu justru memberatkan dan tidak berpihak kepada nelayan,” tutur Suriyanto.
Lebih daripada itu, ia juga sangat mengapresiasi semangat dari ribuan nelayan yang telah menyuarakan aspirasinya di depan gedung Bupati Pati pada Rabu (10/5) lalu.
Dikatakan oleh politisi Partai Demokrat, sudah sewajarnya masyarakat bersatu dan bergerak jika ditemukan peraturan yang dirasa memberatkan.
Menurutnya masyarakat lainnya patut meniru pergerakan para nelayan Juwana agar dapat didengar oleh pemerintah sehingga kesejahteraan terwujud.
“Saya dari komisi B sangat mengapresiasi apa yang menjadi tuntutan dari para nelayan yang melakukan aksi kemarin. Untuk nelayan Pantura Juwana saya sangat mengapresiasi itu,” imbuhnya.
Adapun salah satu tuntutan yang disampaikan oleh para nelayan adalah sistem operasional hasil melaut yang harus dijual seketika dilokasi pencarian ikan. Suriyanto beranggapan, kebijakan ini kurang efektif lantaran pembeli besar biasanya ada di Pulau Jawa.
“Untuk tuntutan salah satunya adalah pengoperasian ikan. Contohnya saat di perairan Papua, itu mereka harus menjual ikan di Papua juga. Sehingga kalau dijual di sana itu sedikit yang beli,” tutup Suriyanto. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Harianmuria.com)
