PATI, Harianmuria.com – Anggota Komisi D DPRD Pati, Muntamah mengatakan saat kegiatan reses yang bertempat di desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada akhir bulan Januari lalu, sejumlah masyarakat di Daerah Pemilihannya (Dapil) meminta agar ada tindakan afrimatif action (tindakan afirmatif) dari pemerintah pada proses seleksi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) mendatang.
“Begini, berdasarkan informasi yang kita dengar kan, tenaga honorer kadang-kadang usianya sudah hampir sepuh, hampir 50 tahunan lah, kalau dari segi teknologi dan materi akademiskan kalah dengan yang muda-muda maka dari itu dibutuhkan sejenis tindakan afirmatif action yang mana diharapkan bisa memberikan peluang yang setara jika kondisnya seperti itu” jelas Muntamah, saat dihubungi pada, (15/02).
Adapun arti dari afirmatif action sendiri adalah bentuk kebijakan yang diambil agar kelompok atau golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama.
“Harapannya ya, karena tes seleksi P3K itu kan dilaksanakan secara online, maka harapannya tenaga kerja yang masih honorer diberikan pelatihan-pelatihan tata cara mengerjakan, kemudian di kasih kisi-kisi soal dan latiahan soal-soal yang akan diujikan” harapnya.
Ia menambahkan, untuk teknis tindakan afirmatif action sendiri Ia menyerahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait, karena lebih paham situasi dan kondisi sistem seleksi P3K
Menurut politis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, tujuan afirmatif action sendiri yakni, diharapkan adanya keberpihakan bagi tenaga kerja honorer, karena selama ini kesejahteraan kehidupan tenaga kerja honorer kurang mendapat perhatian, oleh karena itu dengan adanya seleksi P3K ini, Ia berharap pemerintah memberi kebijakan yang memberi kemudahan tenaga kerja honorer untuk bisa lolos pada seleki P3K mendatang, karena seleksi P3K dirasa merupakan jawaban untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer.
“Teruama untuk yang sudah lama mengabdi itu, karena kadang-kadang juga yang sudah lama mengabdi tidak dapat lolos seleksi dibandingkan dengan tenaga kerja honorer yang masih baru, nah maka perlu adanya tindakan afirmtif action” ungkapnya.
Muntamah menyatakan untuk menindak lanjuti terkait adanya aspirasi ini, akan pihaknya jadikan usulan untuk masuk di pokok-pokok pikiran DPRD Pati mendatang. (Lingkar Network l Falaasifah l Harianmuria.com )
