REMBANG, Harianmuria.com – Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam aspek kehidupan bermasyarakat harus dilakukan. Sebagaimana komitmen penuh dengan asas perlindungan dan memperhatikan hak penyandang disabilitas yang ada dalam Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang, Subhan ketika membuka pelatihan public speaking bagi penyandang disabilitas di salah satu ballroom di Jalan Pantura, Selasa (30/8).
Subhan menyampaikan, pelatihan amat diperlukan untuk diberikan. Tujuannya agar para penyandang disabilitas mampu berinteraksi, bersosialisasi dan berkomunikasi dengan lebih percaya diri, baik di depan publik.
“Maksud dari pelatihan ini adalah untuk memberikan layanan dan bimbingan yang tepat bagi penyandang disabilitas hingga dapat mengambangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental dan sosial, serta keterampilan secara maksimal untuk berpartisipasi di semua aspek kehidupan,” terangnya.
Ada 25 peserta penyandang disabilitas dan sembilan pendamping yang ikut serta dalam pelatihan. Selama tiga hari, para penyandang disabilitas diberi materi oleh tim dari akademi public speaking.
Sementara itu, Wakil Bupati Rembang Mochamad Hanies Cholil Barro’ mengapresiasi digelarnya pelatihan public speaking yang diberikan kepada para penyandang disabilitas atau difabel. Menurutnya, rasa percaya diri cukup penting UNTUK dimiliki oleh para difabel agar terus
berkembang di era yang serba maju ini.
“Ini sebenarnya sangat penting, karena untuk menanamkan percaya diri, kawan-kawan (difabel) ini pasti akan percaya diri. Apapun usaha atau upaya yang dilakukan harus percaya diri. Apalagi semakin hari semakin kesini, tantangannya tidak semakin mudah justru akan semakin berat. Dan kami percaya kepada kawan-kawan (difabel) ini bisa melewati dengan baik,” tuturnya.
Hanies berharap para peserta pelatihan dapat membagikan ilmunya dengan para difabel yang lain setelah mendapat pelatihan. Ia juga meminta agar komunikasi antara difabel dengan pemerintah daerah dapat terus terjalin dengan baik.
“Agar program-program yang diberikan dapat diberi masukan dan kritikan. Jadi komunikasi harus terus berjalan,” pungkasnya. (Lingkar Network | R Teguh Wibowo – Harianmuria.com)
