BLORA, Harianmuria.com – Di tengah kebijakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Dewan Pendidikan Kabupaten Blora mendorong agar Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kembali dianggarkan.
Langkah ini diusulkan demi menyelamatkan sekolah-sekolah dengan jumlah siswa di bawah 60 orang, yang kesulitan menjalankan kegiatan belajar mengajar karena minimnya dana operasional.
“Kami mengusulkan agar BOSDA kembali dianggarkan, khususnya untuk sekolah-sekolah dengan murid kurang dari 60 siswa,” ujar Ketua Dewan Pendidikan Blora, Slamet Pamudji, Jumat, 31 Oktober 2025.
2 Tahun Jalan, BOSDA Terhenti karena Pandemi
Pamudji menjelaskan, BOSDA merupakan dana bantuan operasional yang bersumber dari APBD Kabupaten Blora. Program ini sempat berjalan pada tahun 2018 hingga 2020, sebelum akhirnya dihentikan karena pandemi Covid-19.
“Kami berharap Pemkab dan DPRD Blora dapat memberikan perhatian khusus agar BOSDA bisa kembali dianggarkan pada tahun 2026,” tambahnya.
Sekolah Minim Siswa Kesulitan Operasional
Menurut Pamudji, usulan ini muncul setelah pihaknya melakukan kunjungan langsung ke sejumlah sekolah dengan jumlah siswa kecil. Karena biaya operasional kurang, para guru terpaksa iuran untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar.
“Ketika jumlah murid sedikit, otomatis dana BOS dari pusat juga kecil. Akibatnya, kebutuhan sekolah tidak bisa terpenuhi dengan baik,” ujar Pamudji.
BOSDA Diharapkan Jadi Prioritas Pemkab
Meski Pemkab Blora tengah melakukan efisiensi akibat pengurangan TKD dari pusat, Dewan Pendidikan berharap program BOSDA dapat menjadi prioritas utama.
“Untuk kebutuhan rutin seperti perawatan gedung saja sudah tidak cukup. Jadi BOSDA sangat dibutuhkan,” tegas Pamudji.
Anggota Dewan Pendidikan Blora, Hariyadi, menambahkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan BOSDA melalui Dinas Pendidikan dan Komisi D DPRD Blora. Usulan itu difokuskan untuk sekolah dasar (SD) dengan jumlah pelajar di bawah 60 orang.
Hariyadi mencontohkan kondisi di SDN Sumengko 1 Kecamatan Randublatung yang hanya memiliki 12 siswa aktif. Dengan jumlah murid sekecil itu, dana BOS dari pemerintah pusat yang diterima sekolah sangat kecil dan tidak mencukupi.
“BOSDA memang sangat dibutuhkan. Ini bentuk perhatian dan kehadiran pemerintah daerah bagi sekolah yang berjuang di tengah keterbatasan,” ujarnya.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Basuki
