PATI, Harianmuria.com – Institusi TNI dan Polri di Kabupaten Pati solid mendukung program peningkatan produksi 10 ton padi per 1 hektare. Dukungan ini bertujuan untuk mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Pati.
Komitmen untuk mendukung program ’10 Ton Bisa’ yang dicanangkan Bupati Pati Sudewo itu ditunjukkan melalui pendandatanganan dukungan di Pendapa Kabupaten Pati, Kamis (8/5/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh 511 Babinsa dan 254 Bhabinkamtibmas dari 401 desa/kelurahan se-Kabupaten Pati, serta Wakapolresta Pati, Komandan Kodim 0718/Pati, seluruh Kapolsek dan Danramil, serta perwakilan kecamatan dan pejabat Pemkab Pati.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi dan Bupati Sudewo juga memberikan arahan dalam acara Penandatanganan Dukungan TNI-Polri Terhadap Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Petani tersebut.
Dalam dokumen yang ditandatangani, para personel TNI-Polri diinstruksikan untuk bersinergi dengan kepala desa dalam mengidentifikasi permasalahan pertanian dan memberikan solusi yang efektif.
Bupati Sudewo mengatakan, saat ini produktivitas padi di Pati rata-rata 5,6 ton per hektare. Target program ’10 Ton Bisa’ realistis untuk dicapai karena sejumlah petani di Desa Karangwage, Kecamatan Trangkil, telah berhasil mencapai produksi 10 ton per hektare selama enam tahun.
“Petani di Karangwage mampu memproduksi lebih dari 10 ton padi per hektare sejak tahun 2019. Maka kami canangkan program ’10 Ton Bisa’ agar target tersebut bisa dicapai di seluruh desa di Pati,” jelasnya.
Sudewo menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan petani di wilayahnya melalui berbagai upaya, termasuk menggandeng TNI-Polri. “Ini kesempatan emas dalam rangka peningkatan kesejahteraan dengan cara peningkatan produktivitas,” ujarnya.
Gubernur Luthfi mengapresiasi sinergitas antara TNI-Polri dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dalam upaya mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Saya sebagai Gubernur mengapresiasi Bupati Pati yang telah melakukan kegiatan ini. Nanti perlu dicontoh oleh kabupaten lain, sehingga swasembada pangan di Jawa Tengah bisa ter-cover,” katanya.
Luthfi menekankan pentingnya implementasi nyata di lapangan, termasuk pemetaan wilayah rawan kekeringan, fungsi saluran air, potensi tanaman, masalah petani, hingga pengawalan panen.
“Dukungan ini sangat perlu, karena Pemda tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Perlu adanya dukungan dari seluruh instansi vertikal, termasuk TNI-Polri,” tandasnya.
Gubernur menambahkan Jateng secara umum telah surplus padi, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan petani menjadi fokus berikutnya. Langkah Pemkab Pati dinilainya sebagai pionir dalam swasembada pangan.
(MUTIA PARASTI – Harianmuria.com)
