PATI, Harianmuria.com – Pimpinan DPRD Pati berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) sesuai arahan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Pati Bambang Susilo usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Wilayah yang dilaksanakan di Pendapa Kabupaten Pati, Senin (21/4/2025).
“Pada Musrenbang Wilayah ini, kami berharap APBD Pati 2026 diselaraskan dengan kebijakan Pemprov sesuai yang disampaikan Pak Gubernur. Yaitu, untuk tahun 2026, anggaran provinsi ke depan dititikberatkan pada sektor ketahanan pangan,” katanya.
Selain itu, Bambang mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang Wilayah yang dihadiri para bupati Pati, Jepara, Kudus, Rembang, Blora, dan Grobogan beserta jajarannya. Dalam Musrenbang tersebut, masyarakat diberikan kesempatan langsung untuk berdialog dengan Gubernur Ahmad Luthfi.
“Tadi di Musrenbang juga diadakan dialog langsung antara masyarakat dengan Pak Gubernur. Dari beberapa Perwakilan Kabupaten hanya beberapa yang aktif, salah satunya Kabupaten Pati,” ungkapnya.
Senada, Ahmad Luthfi mengajak para bupati untuk memfokuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada 2026 ke program ketahanan pangan.
“Tahun 2026 yang sekarang kita garap, bagaimana batu loncatan untuk swasembada pangan. Jadi, bahan yang sekarang ini di tingkat kabupaten/kota, nanti akan kita fokuskan untuk swasembada pangan,” katanya.
Dalam rangka menjalankan program ketahanan pangan tersebut, Gubernur menargetkan produksi padi di Jateng pada 2026 mencapai 11 juta ton. Berbagai upaya untuk mencapai target dilakukan, antara lain mempertahankan kawasan pertanian, memperbaiki saluran irigasi, dan memetakan kawasan yang rentan terjadi kekeringan.
Kemudian perbaikan fasilitas-fasilitas terkait dengan saluran primer dan sekunder, pemetaan daerah yang saat ini musim kering sehingga bisa dilakukan intervensi.
“Upaya itu tadi, contohnya revitalisasi lahan harus kita perkecil. Menteri BPN kemarin sudah datang memperingatkan untuk tidak semena-mena jalur hijau menjadi bangunan, minta untuk mempertahankan itu,” tandas Gubernur.
(SETYO NUGROHO – Harianmuria.com)
