PATI, Harianmuria.com – Kelompok Masyarakat Pati Bersatu (MPB) akan kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Pati pada Jumat, 19 September 2025, sekitar pukul 13.00 WIB.
Aksi tersebut dipimpin oleh koordinator lapangan Harno dengan membawa sederet tuntutan terkait kerja Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.
Pertahankan Teguh Bandang Waluyo sebagai Ketua Pansus
Ketua MPB, Supriyono alias Botok, menyatakan bahwa salah satu tuntutan utama adalah mempertahankan Teguh Bandang Waluyo sebagai Ketua Pansus. Menurutnya, Bandang dikenal vokal dan tegas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Pak Bandang menyatakan siap bertempur untuk Masyarakat Pati Bersatu, untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Desak Penggantian Anggota Pansus yang Pasif
Selain itu, MPB juga menuntut agar Joko Wahyudi (anggota Pansus dari PDIP Dapil 4) diganti karena dinilai tidak pernah hadir dalam rapat. Mereka juga meminta Irianto Budi Utomo (anggota Pansus dari Gerindra Dapil 1) diganti karena dianggap tidak konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat.
13 Tuntutan Masyarakat Pati Bersatu
Berikut 13 tuntutan yang akan disuarakan MPB dalam aksi unjuk rasa besok:
- Meminta ketua partai politik di Pati mengawal kerja Pansus hingga tuntas.
- Meminta ketua partai terbuka dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- Meminta evaluasi terbuka atas kinerja kader atau anggota DPRD.
- Meminta pemecatan kader atau anggota DPRD yang tidak maksimal bekerja untuk rakyat.
- Menuntut DPRD menuntaskan kerja Pansus Hak Angket secara akuntabel dan sesuai hukum.
- Menolak pergantian Teguh Bandang Waluyo sebagai Ketua Pansus.
- Meminta penggantian Joko Wahyudi dari keanggotaan Pansus.
- Meminta Fraksi Gerindra mengganti Irianto Budi Utomo dari Pansus.
- Mendesak DPC Gerindra Pati berkoordinasi dengan DPP untuk memecat H. Sudewo dari jajaran pengurus partai.
- Meminta Gerindra mengawal kasus dugaan korupsi DJKA yang menyeret nama Bupati Pati.
- Meminta seluruh ketua parpol di Pati berkomitmen melawan praktik korupsi.
- Meminta seluruh anggota DPRD berkomitmen melawan praktik korupsi di Kabupaten Pati.
- Meminta anggota DPRD bekerja maksimal dan berpihak pada masyarakat kecil.
Tuntut Akuntabilitas Publik
Supriyono menegaskan, aksi ini bukan hanya soal mempertahankan Ketua Pansus, melainkan juga desakan agar wakil rakyat benar-benar bekerja untuk kepentingan publik serta menegakkan akuntabilitas pemerintahan.
Sumber: Lingkar Network
Editor: Basuki
