REMBANG, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, memastikan Mall Pelayanan Publik (MPP) siap ikut serta dalam launching secara serentak pada awal Desember mendatang.
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang, Budiyono menyampaikan MPP Kabupaten Rembang masuk dalam agenda launching bersamaan24 kabupaten/kota seluruh Indonesia pada 1 Desember mendatang.
Rencananya launching akan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
“Jadi nanti kita akan grand launching bersama-sama itu tanggal 1 Desember 2022. Kalau di Jawa Tengah ada Kudus, Grobogan, Kabupaten Semarang, Boyolali. Kalau tidak salah kurang lebih ada 5,” terangnya, Selasa (8/11).
Sebelum launching serentak, lanjut dia, akan dilakukan soft launching terlebih dahulu untuk memastikan seluruh sistem berjalan dengan baik. Rencananya soft launching dilaksanakan pada akhir November.
Disebutkannya, ada 20 instansi yang akan mengisi gerai pada Gedung MPP yang lokasinya berada di utara alun-alun kota. Diantaranya 9 dari instansi vertikal dan 8 dari instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 2 dari instansi perbankan dan 1 dari instansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Di tahap pertama ini kira-kira ada 20 instansi yang kita tampung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk tahap pertama,” terangnya.
Budi juga mengatakan, tidak menutup kemungkinan jumlah gerai pelayanan pada MPP bakal bertambah. Sebab ia menargetkan pada pengembangan tahap kedua, ada tambahan 6 gerai layanan di MPP.
“Kita sebenarnya sudah sepakat ada kira-kira 26 gerai. Tapi untuk tahap pertama kita hanya 20 gerai. Sementara untuk kekurangannya kita lihat terkait penganggarannya karena keterbatasan daya tampung dan daya dukung Gedung kita,” bebernya.
Setelah MPP dilaunching, nantinya akan dilakukan evaluasi terkait dengan sistem pelayanan. Sehingga masih memungkinkan untuk penambahan atau bahkan pengurangan gerai layanan di MPP.
“Tergantung dari perkembangan sistem pelayanan kita di MPP,” imbuhnya.
Sementara itu DPMPTSP Rembang di MPP nantinya akan membuka berbagai layanan. Di antaranya, perizinan berusaha melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, Informasi tata ruang terkait rencana investasi, persetujuan lingkungan, dan perizinan terkait tenaga kesehatan.
“Prinsipnya semua kewenangan perizinan yang telah didelegasikan dari Bupati ke DPMPTSP,” ucapnya.
Dilengkapi Berbagai Fasilitas Penunjang
Selain memberikan banyak layanan dalam satu gedung, di MPP juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Seperti sistem antrean, jaringan internet yang solid, tempat bermain anak, fasilitas ramah difabel hingga ruang menyusui atau laktasi.
Untuk fasilitas sistem antrean, para pengunjung yang datang ke MPP nantinya harus mengambil nomor yang sudah disediakan. Ada juga petugas customer service yang akan membantu memandu pengunjung jika mengalami kebingungan.
Pengunjung akan diarahkan pada mesin antrian untuk memilih layanan yang diperlukan. Setelah itu, petugas customer service akan mengantarkan pengunjung untuk menuju gerai layanan atau harus menunggu ditempat yang sudah disediakan.
“Karena memang banyak stand atau gerai yang ada di sana (MPP). Harapannya pemohon tidak terjadi semacam kebingungan. Jadi begitu dihadapkan pada mesin antrian nanti dasbornya akan menampilkan berbagai layanan instansi,” terangnya.
Setelah mendapatkan pelayanan, pengunjung diwajibkan untuk mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diletakkan di dekat pintu masuk dan keluar.
“Pengunjung atau pemohon di MPP Ketika mau keluar dari ruangan harus mengisi survey kepuasan masyarakat. Ini nantinya akan menjadi potret kualitas layanan kami, jadi catatan kami dan jadi konsen kami,” sambungnya.
Namun apabila saat itu pengunjung tengah terburu-buru, pihaknya mengungkap telah disiapkan Survei Kepuasan Masyarakat berbasis website. Sehingga pengunjung bisa mengisi survey tersebut melalui handphone dimanapun dan kapanpun.
“Kami akan menyampaikan semacam link berbasis web yang kemudian pemohon bisa melakukan pengisian kuesioner secara mandiri. Harapannya kita bisa memotret sebenarnya seperti apa sih kualitas layanan MPP kami. Apakah dirasa sudah cukup baik atau tidak,” tandasnya. (Lingkar Network | R Teguh Wibowo – Harianmuria.com)
