REMBANG, Harianmuria.com – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang dalam menyelesaikan proyek-proyek pembangunan.
Hingga pertengahan Juni 2025, banyak proyek fisik belum tersentuh, termasuk peningkatan infrastruktur jalan dan penyelesaian bangunan publik yang terbengkalai.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Rembang Harno membuka opsi pengajuan pinjaman ke perbankan sebagai solusi pendanaan alternatif. Menurutnya, langkah ini perlu diambil agar proyek-proyek strategis tidak terbengkalai.
“Kami sedang mempertimbangkan opsi pinjaman daerah untuk menyelesaikan proyek-proyek prioritas. Masih dalam kajian teknis, termasuk regulasinya,” kata Harno kepada awak media, Rabu, 18 Juni 2025.
Bupati menegaskan bahwa opsi ini tengah dalam tahap penjajakan, meskipun masih menghadapi kendala dari sisi regulasi teknis.
“Untuk mendapat pinjaman ada aturannya, yaitu harus sudah ada rencana pengajuan pada tahun sebelumnya. Nah, Rembang kemarin belum ada rencana pengajuan sehingga jadi kendala,” ungkapnya.
Harno menyebut, opsi pinjaman bukanlah hal baru. Sebelumnya, Pemkab Rembang juga pernah menempuh langkah serupa di masa pemerintahan Bupati Abdul Hafidz.
Salah satu proyek penting yang menjadi prioritas adalah pembangunan RSUD Rembang. Meskipun struktur bangunan sudah berdiri, progres pembangunan rumah sakit tersebut terhenti dan belum rampung. Jika dibiarkan, bangunan berpotensi menjadi proyek mangkrak.
“Contohnya RSUD Rembang, ini penting. Sudah dibangun tapi belum selesai. Kalau tidak diteruskan, akan jadi bangunan mangkrak dan mubazir,” lanjut Harno.
Selain rumah sakit, Harno juga menyoroti kondisi Gedung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) yang meskipun terlihat megah dari luar, tetapi bagian dalamnya dinilai belum layak digunakan. Hal serupa terjadi di kantor Inspektorat, yang hingga kini belum memiliki area parkir memadai.
Meski masih dalam tahap kajian, Pemkab Rembang tetap berupaya agar pengajuan pinjaman dapat dilakukan sesuai aturan. Harno berharap langkah ini bisa menjadi jalan keluar agar pembangunan di Rembang tetap berjalan, tanpa terganjal keterbatasan fiskal.
(VICKY RIO – Harianmuria.com)
