GROBOGAN, Harianmuria.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Grobogan belum pernah membahas Program Makan Siang Gratis (MSG) dari pemerintah pusat. Bahkan, program tersebut belum masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang telah disetujui.
Hal tersebut diungkap anggota Komisi D DPRD Grobogan, M Misbach. Menurutnya, belum masuknya program tersebut di dalam APBD 2025, dikarenakan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA PPA) sudah disusun pada awal 2024 atau sebelum kebijakan makan siang gratis itu muncul.
“Memang belum ada wadahnya. Tetapi bila itu wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka pasti kita bisa menggunakan alternatif lain, melalui dana BTT (Belanja Tak Terduga),” jelas Misbach, Rabu, 13 November 2024.
Dikatakan, BTT menjadi salah satu opsi untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang tidak dialokasikan atau yang tidak terduga sebelumnya.
“Seperti bencana, amanat undang-undang, penting dan mendesak,” jelasnya.
Selanjutnya, menurut Misbach, MSG dapat diartikan sebagai amanat perundang-undangan yang penting dan mendesak.
“Karena tidak mungkin, kita tidak mengikuti pelaksanaan program yang telah dibuat oleh pemerintah pusat,” ujar Misbach.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa program MGS belum pernah dibahas oleh DPRD, Badan Anggaran, dan Alat perlengkapan dewan.
“Mungkin embrionya sudah, terkait vendor yang akan melaksanakan mungkin sudah melakukan persiapan-persiapan. Tapi prakteknya, betul mereka yang melaksanakan atau tidak, kita tidak tahu,” ujar Misbach.
Ia menegaskan, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tertulis (Juklis) belum ada. Nantinya, pengadaannya sebagai apa dan bagaimana pihaknya juga belum memahami.
“Nantinya, teknis distribusinya juga kita belum tahu. Selain itu, berapa plafon anggaran per porsinya juga belum tahu,” sambung Misbach.
Ditambahkan, bila Juklak dan Juklis sudah turun maka akan dibahas oleh DPRD dan eksekutif atau Bupati Grobogan. Selanjutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan memberitahu DPRD.
“TAPD pasti memberitahu kita, yang paling mungkin melalui penjabaran APBD,” katanya.
“Paling memungkinkan (pelaksanaan program MSG) menggunakan BTT,” tandasnya.(Lingkar Network | Eko Wicaksono – Harianmuria.com)
