PATI, Harianmuria.com – Rencana penghapusan premi atau asuransi nelayan oleh pemerintah mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Suriyanto. Menurutnya, penghapusan ini sangat memberatkan nelayan di tengah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan pasca pandemi Covid-19.
“Kalau sekarang ada penghapusan menurut saya kurang etis. Nelayan kecil itu sangat membutuhkan sekali,” jelas anggota dewan komisi B ini.
Dirinya menyebut, penghapusan premi ini dikarenakan kondisi keuangan daerah yang anjlok untuk menangani Covid-19. Meski begitu, hal itu sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.
Politisi dari fraksi Demokrat ini pun mendorong pemerintah untuk mencari jalan keluar dalam menyeimbangkan keuangan daerah agar premi bagi para nelayan tetap jalan tanpa adanya pencabutan.
“Dengan penghapusan itu mungkin karena covid segi keuangan kurang memadai. Tidak harus dana sosial tersebut dihilangkan, itu memberatkan. Mungkin juga ada pengalihan, pengurangan, atau recofusing juga membepngaruhi. Jika bisa dicanangkan bagaimanapun harus bisa diadajan, sepandainya kita memenejemen untuk menutupi itu pasti ada solusinya,” imbuhnya.
Suriyanto yang merupakan warga dari Kecamatan Juwana tentu paham betul dengan perasaan para nelayan diwilayahnya. Ia menerangkan, bahwa premi ini sudah ada sejak lama untuk melindungi resiko kecelakaan yang mungkin saja menimpa nelayan saat pergi melaut.
“Premi jika dihapuskan, menurut saya jangan menghilangkan aturan lama kemudian membuat biaya. Itukan sudah ada sejak dulu, saat TPI dikelola oleh Mina Baruna sudah ada namanya premi. Kita harus meneruskan sejarah berdirinya TPI sebelum dikelola Pemda, harus berkelanjutan,” terang Suriyanto.
Ia menegaskan kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ini. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan khususnya para nelayan yang ada di Kabupaten Pati. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Harianmuria.com)
