JEPARA, Harianmuria.com – Pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Jepara masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Pada tahun 2020, tercatat masih ditemukan balita gizi buruk sebesar 1,97 persen dan balita yang mengalami stunting sebesar 13,78 persen atau 7.333 balita.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Pengurus Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jepara Ainul Mahfud dalam acara Halaqah Mengeja Jepara dengan mengangkat tema ‘Refleksi Tata Kelola Pemerintahan Jepara’ yang digelar di Gedung Shima, Minggu (13/11).
Ainul Mahfud juga menjelaskan, Kabupaten Jepara saat ini juga dihadapkan dengan persoalan pembangunan ekonomi. Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun 2020 melambat hingga mencapai -1,94 persen.
Sedangkan tingkat pengangguran pada tahun 2020 sebesar 6,7 persen, tingkat kemiskinan sebesar 7,17 persen dengan jumlah penduduk miskin yaitu 91.140 jiwa, dan masih terdapat 6.027 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang belum ditangani, juga masih adanya kawasan permukiman kumuh seluas 54,91 hektar.
“Ditambah lagi persoalan tata kelola pemerintahan dimana Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di Kabupaten Jepara masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2019, IRB Kabupaten Jepara menunjukkan angka 59,12 dan masih banyak persoalan yang lainnya,” kata Ketua PC GP Jepara Ansor, Ainul Mahfud.
Ainul menyampaikan bahwa acara ini bertujuan untuk menguatkan visi gerakan PC GP Ansor Jepara dalam kehidupan kemasyarakatan, kenegaraan, dan kebangsaan pada masa sekarang dan akan datang.
“Forum ini dalam rangka membaca dan memberikan masukan dan solusi hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah ke depan,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta mengatakan, diperlukan kerjasama yang baik dari seluruh elemen masyarakat, termasuk ormas, dan pihak-pihak lain dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Jepara.
Edy menyatakan, meskipun permasalahan di Jepara kompleks dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, setidaknya ada beberapa hal yang patut diapresiasi dan disyukuri diantaranya adalah angka kemiskinan di Jepara yakni 7,4 persen.
“Angka ini merupakan angka yang cukup baik di Jawa Tengah,” ucap Edy.
Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara Haizul Ma’arif mengatakan, melalui forum halaqah ini diharap dapat memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah guna menuju arah pembangunan yang lebih baik dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Jepara.
“Tentu kita sadar bahwa pembangunan di Jepara ini masih jauh daripada kesempurnaan. Oleh karena itu, kami di sebagai wakil rakyat di DPRD dan sekaligus bagian dari Pemerintah Jepara tentu tidak anti kritik dan baper. Kalau pemerintah sampai baper karena kritik ini bisa kacau,” Ujar Gus Haiz, sapaan akrab Ketua DPRD Jepara. (Lingkar Network | Muslichul Basid – Harianmuria.com)
