Pati, Harianmuria.com – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Bambang Susilo menghimbau bagi para perangkat desa di kabupaten pati untuk menjalakan prosedur kerja sesuai Peraturan terbaru Bupati (Perbub) Pati Nomor 56 tahun 2001 tentang Disiplin Kerja dan Etika Aparatur Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati.Hal ini ia sampaikan langsung pada rapat koordinasi tentang Pengisian Perangkat Desa dengan Camat se-Kabuptaen Pati, Kamis (27/01).
“Pada rapat koordinasi pengisian Perangkat Desa ini kita juga sampaikan kepada para Camat yang hadir untuk lebih memperhatikan tingkat kedisiplinan dan kinerja Perangkat Desa yang saat ini menjabat” ujarnya.
Ia menilai masih terdapat perangkat desa di Pati yang tingkat kedisiplinan dan kinerjanya masih rendah, hal ini ia temukan langsung saat inspeksi mendadak (Sidak) di salah satu Balai Desa di Kabupaten Pati.
“Yang saya temui langsung di lapangan saat sedang sidak seperti tidak ada kantor saat jam kerja, serta tingkat penguasaan pada teknologi yang masih rendah” jelasnya.
Bambang menegaskan, bahwa sebagai acuan dalam bekerja, Perangkat Desa harus patuh pada Peraturan terbaru Bupati (Perbub) Pati Nomor 56 tahun 2001 tentang Disiplin Kerja dan Etika Aparatur Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati.
Adapun isi dari Perbub tersebut mengatur seputar hari dan jam kerja aparatur pemerintahan desa sama seperti ASN dilingkungan Pemrintahan Kabupaten Pati, kehadiran aparatur pemerintah desa dilakukan dengan penerapan presensi elektronik melalui identifikasi wajah, terdapat ketentuan cuti bagi aparatur pemerintah desa, serta terdapat sanksi administratif berupa hukuman disiplin bagi aparatur pemerintah desa yang melanggar kewajiban, larangan dan etika.
“Perangkat Desa harus selalau dipantau dan diperhatikan kualitas kinerjanya. Tahun ini kan ada pemilihan perangkat desa baru, hasil pemilihan ini juga harus kita pantau juga kinerjanya” katanya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Pati, Hardi menyatakan harapannya supaya Perangkat Desa harus bekerja secara optimal dalam melayani masyarkat didesany serta aktif datang ke kantor untuk melayani masyarakat. “Mereka sudah dapat haknya berupa bengkok dan siltap, maka wajib menjalankan kewajibannnya untuk melayani masyarakat dengan kinerja yang baik” pungkasnya. (Lingkar Network | Falaasifah- Harianmuria.com)
