REMBANG, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan status darurat kekeringan seiring banyaknya desa yang kesulitan mendapatkan air bersih pada musim kemarau 2026.
Sekretaris Dinas (Sekdin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang, M. Luthfi Hakim, mengatakan hingga saat ini tercatat 13 desa yang telah mendapatkan bantuan air bersih secara rutin.
“Kalau sampai saat ini ada 13 desa yang dropping, dan itu dropping rutin. Pada saat sudah minta ke kita, otomatis kekeringan ini dropping hampir setiap hari. Kita gantian, dari Baznas, dari PMI, dari kita, dari yang lain-lain itu kirim terus,” ujar Luthfi pada Kamis, 24 September 2026.
BPBD juga terus melakukan asesmen terhadap lokasi yang mengajukan permintaan air bersih agar bantuan diberikan kepada wilayah yang membutuhkan.
Hari ini, BPBD bersama Baznas melakukan asesmen di tiga desa yang mengajukan permintaan bantuan air.
Proses asesmen diperlukan terutama karena lembaga seperti Baznas menggunakan dana umat sehingga penyalurannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Kadang-kadang ada cuma 10 rumah, tapi minta dropping. Itu yang kita antisipasi. Makanya kita asesmen dulu lokasi-lokasi yang membutuhkan dropping,” jelasnya.
Luthfi menegaskan bahwa kondisi kekeringan di Kabupaten Rembang saat ini sudah masuk dalam status darurat bencana kekeringan. Surat Keputusan (SK) terkait status tersebut telah diterbitkan oleh Bupati Rembang.
“Statusnya sudah masuk di darurat kekeringan dan SK daruratnya sudah keluar dari Pak Bupati,” tegasnya.
Dengan status tersebut, penanganan kekeringan terus dikebut, termasuk memperkuat dukungan armada dan anggaran untuk distribusi air bersih.
Untuk mendukung dropping air, BPBD Rembang saat ini memiliki tiga armada tangki yang siap digunakan. Selain itu, BPBD memanfaatkan armada tangki milik pemadam kebakaran (Damkar) apabila dibutuhkan.
“Di BPBD ada tiga armada ready. Dimungkinkan kita juga menggunakan armada tangki Damkar, tapi tidak bisa semuanya. Tangki semua ada tiga di BPBD, ada tiga di Damkar. Kalau Damkar wajib melekat minimal satu untuk satu paket untuk jaga-jaga kondisi darurat,” katanya.
BPBD juga telah mengalokasikan anggaran untuk penyaluran air bersih walaupun belum bisa digunakan karena menunggu pembaruan Standar Satuan Harga (SSH).
Luthfi menjelaskan, harga satuan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, terutama karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Dulu sekitar Rp250 ribu, sekarang karena BBM naik menjadi sekitar Rp310 ribu atau Rp320 ribu. Kita baru update SSH untuk SIPD supaya bisa diakses,” ungkapnya.
Proses pembaruan SSH tersebut saat ini berjalan bersamaan dengan proses APBD Perubahan. BPBD berharap SSH terbaru segera diterbitkan sehingga anggaran dapat segera direalisasikan.
“Insyaallah, semoga segera BPKAD mengeluarkan SSH terbaru biar kita bisa langsung kerjakan,” katanya.
Sambil menunggu proses administrasi anggaran tersebut, distribusi air bersih tetap berjalan melalui dukungan berbagai pihak. Bahkan sejak Senin lalu, BPBD telah melakukan dropping dengan dukungan armada dan pembiayaan dari sejumlah pihak eksternal.
Jurnalis: Vicky Rio
Editor: Ulfa
