REMBANG, Harianmuria.com – Sebanyak 1.789 unit rumah tak layak huni (RTLH) di Kabupaten Rembang mendapat bantuan bedah rumah pada 2026.
Dana bedah rumah bersumber dari APBD Rembang, Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan lembaga sosial.
Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Rembang, Sigit Widyaksono, mengatakan bedah rumah menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat.
Menurutnya, dana bedah rumah paling banyak yakni dari BSPS dengan perbaikan 1.529 unit RTLH dan masih berlangsung.
“Besar bantuan yang diberikan senilai Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk biaya material dan Rp2,5 juta untuk upah tukang,” kata Sigit, Jumat, 21 Agustus 2026.
Kemudian Pemkab Rembang melalui APBD 2026 merencanakan penanganan 140 unit RTLH. Dari jumlah tersebut, sebanyak 93 unit telah terealisasi dan mulai dikerjakan.
“Untuk pelaksanaan bedah rumah dari APBD Rembang sudah ada 93 unit yang sudah mulai. Situasinya on progres. Menunggu pencairan baru bisa jalan,” ujarnya.
Sementara melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Desa , terdapat 107 unit RTLH yang menjadi sasaran. Hingga saat ini, sebanyak 25 unit telah terealisasi.
Penanganan RTLH di Rembang juga melibatkan dukungan dari pihak nonpemerintah melalui program CSR. Berdasarkan laporan 2026, terdapat 16 unit rumah yang mendapat dukungan CSR dari dunia usaha.
Bantuan tersebut diberikan kepada warga di 4 desa, yakni 6 unit di Desa Labuhan Kidul, 2 unit di Desa Bendo, 4 unit di Desa Landoh, dan 4 unit di Desa Punjulharjo.
Selain itu, dukungan perbaikan RTLH juga berasal dari sektor perbankan sebanyak 5 unit, serta Baznas Provinsi Jawa Tengah sebanyak 8 unit.
Berdasarkan data seluruh sumber dana, penanganan RTLH pada 2026 mencakup:
- APBD Kabupaten Rembang: 140 unit, terealisasi 93 unit.
- Bankeupemdes: 107 unit, terealisasi 25 unit.
- BSPS: 1.529 unit, dalam proses.
- CSR dunia usaha: 16 unit.
- Dukungan sektor perbankan: 5 unit.
- Baznas Provinsi Jawa Tengah: 8 unit.
Jika seluruh sasaran dari berbagai sumber tersebut dijumlahkan, terdapat 1.805 unit RTLH yang masuk dalam program penanganan tahun 2026. Angka tersebut merupakan gabungan antara target dan realisasi sesuai status masing-masing program, sehingga tidak seluruhnya sudah selesai dibedah.
Sigit menegaskan, penanganan RTLH dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi tersebut diperlukan agar upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat dapat menjangkau lebih banyak warga.
Jurnalis: Vicky Rio
Editor: Ulfa
