JEPARA, Harianmuria.com – Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Jepara (AMJ) demo di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara pada Rabu (14/9).
Para mahasiswa tersebut berasal dari beberapa organisasi, diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
Koordinator BEM se-UNISNU, Abdullah Fatih melakukan unjuk rasa sebagai protes kepada pemerintah terkait dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
“Aksi sebagai tuntutan mahasiswa seluruh Indonesia yang tergabung dalam aliansi kerakyatan sebagai Gerakan September Melawan yang mana sepakat menolak kenaikan harga BBM,” ungkapnya.
Menurutnya, alasan menaikkan harga BBM subsidi bukanlah langkah yang tepat. Fatih menyebutkan, seharusnya pemerintah cukup memperbaiki sistem ketimbang melakukan pembangunan Ibu Kota Negara yang baru.
“Jika memang negara sudah dianggap banyak bebannya kenapa pemerintah tidak menurunkan egonya untuk menyudahi pembangunan infrastruktur yang dianggap prestise salah satunya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Seharusnya pemerintah bisa membuat skala prioritas,” tuntutnya.
Disisi lain, koordinator PC PMII Jepara Ghola Mushofi dalam orasinya menyuarakan beberapa tuntutan, yaitu menolak secara tegas kebijakan kenaikan BBM subsidi, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia BBM, meminta pemerintah agar segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, dan mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.
“Selanjutnya kepada Pemerintah Kabupaten Jepara, pihaknya membuat kebijakan kepada seluruh petinggi untuk memperbarui Basis Data Terpadu (BDT) sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akurat serta membuat transportasi publik yang terintegrasi ke desa-desa sebagai solusi kenaikan BBM dan solusi kemacetan Jepara,” ujarnya.
Menanggapi aksi tersebut, Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta mengatakan data yang ada di desa sudah diperbarui setiap tanggal 20. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait data tersebut.
“Untuk aspirasi yang disampaikan terkait transportasi desa akan kami kaji dan tindak lanjuti,” jelas Edy.
Lebih lanjut, Edy mengaku sejauh ini Pemkab Jepara sudah membantu sekitar 120 orang pekerja di bidang angkutan kota dan desa dan sudah meringankan tarif angkutan laut rute Jepara-Karimunjawa, membantu pelaku UMKM, dan membantu sektor pertanian.
“Pemda tidak tinggal diam untuk membantu masyarakat Jepara,” kata Edy.
Edy juga menegaskan bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk masyarakat Kabupaten Jepara sebanyak Rp 23 Miliar sudah turun berdasarkan informasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. (Lingkar Netwrok | Muslichul Basid – Harianmuria.com)
