BLORA, Harianmuria.com – Pos anggaran Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Blora untuk tahun 2026 mengalami penurunan signifikan, yaitu sebesar Rp1 miliar dibandingkan tahun 2025. Penurunan ini tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Anggaran Bansos 2026 untuk BPJS Kesehatan
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, menyampaikan bahwa anggaran Bansos 2026 sebesar Rp1,2 miliar akan dialokasikan untuk BPJS Kesehatan, bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
“Yang di RKPD 2026 itu Rp1,2 miliar untuk BPJS Kesehatan, nanti sumbernya dari DBHCHT,” kata Luluk, Senin, 24 November 2025.
Untuk tahun 2025, anggaran Bansos Blora mencapai Rp2,3 miliar, terbagi di dua pos: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan karena masih banyak perusahaan yang tidak menanggung BPJS Ketenagakerjaan pekerjanya.
“Tahun ini sendiri sudah berkurang Rp1 miliar, nanti tahun 2026 hanya di BPJS Kesehatan,” tambah Luluk.
Baca juga: DBHCHT Blora 2026 Terancam Turun Drastis, Imbas Pagu Provinsi Dipotong 50 Persen
BLT Buruh Tembakau Terancam Berkurang
Dinsos P3A Blora juga memprediksi berkurangnya nominal penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi buruh tani tembakau. Saat ini, BLT untuk buruh tani tembakau mencapai Rp1,2 juta per penerima manfaat, namun angka ini berpotensi menurun menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan.
Tidak hanya itu, BLT yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk buruh pabrik rokok juga terancam berkurang. Hal ini akibat pagu DBHCHT Jawa Tengah dipangkas hingga 50 persen oleh pemerintah pusat.
“Provinsi juga sama, kalau diterimakan utuh yang mendapatkan hanya sedikit (buruh),” jelas Luluk.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pagu DBHCHT Jawa Tengah pada tahun 2025 sebesar Rp1,4 triliun, namun untuk tahun 2026 hanya tersisa Rp764,87 miliar.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Basuki
