BLORA, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora terus bergerak menekan lonjakan harga bahan pokok di masyarakat. Salah satu upaya strategis dilakukan melalui inovasi Bu Desi Plus, yakni BUMD Peduli Inflasi dan Stabilitas Ekonomi.
PT BPR BKK Blora menjadi salah satu BUMD yang berperan penting dalam program tersebut, berkat keberadaan 16 kantor cabang yang tersebar di seluruh kecamatan.
Komitmen BPR BKK Blora Kendalikan Inflasi
Direktur Utama PT BPR BKK Blora, Puguh Hariyanto, menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung upaya Pemkab dalam menahan laju inflasi.
“Inovasi ini merupakan hasil kolaborasi antar-BUMD. Karena kami memiliki kantor cabang di seluruh kecamatan, kami ditunjuk untuk mendistribusikan bantuan hingga ke daerah terluar,” ujarnya, Rabu, 19 November 2025.
Ia menyatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan road map sasaran program, sehingga distribusi dapat berjalan tepat dan merata.
Subsidi Bahan Pokok untuk Kendalikan Harga
Puguh menjelaskan bahwa dalam gelar pasar murah, yang menjual bahan pokok bukan BPR BKK secara langsung, melainkan Gapoktan. Sementara itu, subsidi harga menjadi tanggung jawab BPR BKK.
“Kami hanya mencarikan dana untuk mensubsidi bahan pokok guna menekan laju inflasi. Kami juga berkoordinasi dengan camat untuk menentukan lokasi pasar murah,” terangnya.
BPR BKK Blora nantinya akan fokus menyalurkan komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan, seperti beras, gula, dan telur.
“Kalau beras dan gula naik, kami beri subsidi. Telur juga begitu. Jadi fokusnya pada komoditas yang sedang melonjak,” imbuhnya.
Pasar Murah untuk Tekan Inflasi
Menurut Puguh, pasar murah untuk menekan inflasi bukan hal baru bagi BPR BKK Blora. Namun dengan adanya gerakan bersama antar-BUMD, sasaran masyarakat kini menjadi lebih jelas dan tidak terjadi tumpang tindih lokasi.
“Kalau dulu kami bisa memberi subsidi sampai 200 paket di setiap titik. Jika nanti menjelang tahun baru atau Idulfitri kebutuhan meningkat, kami juga siap,” jelasnya.
Puguh juga mengimbau masyarakat dengan kemampuan ekonomi cukup – baik ASN maupun perangkat desa – untuk tidak ikut membeli bahan pokok di pasar murah.
“Kami menggandeng kecamatan untuk melakukan operasi pasar. Akan terlihat siapa yang ASN dan lainnya. Tapi yang terpenting adalah kesadaran diri agar pasar murah tepat sasaran,” tegasnya.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Basuki
