BLORA, Harianmuria.com – Bupati Blora Arief Rohman masih menunggu informasi resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI terkait hasil final dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026. Hal ini menyusul reshuffle kabinet di mana Presiden Prabowo menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.
“Senin kemarin (8 September 2025) saya dapat info kalau Pak Menkeu yang baru ini akan mengevaluasi kebijakan transfer daerah,” ujar Arief, Senin, 15 September 2025.
Menurutnya, informasi awal yang beredar menyebutkan bahwa TKD era Menkeu baru tidak akan dipotong sebagaimana kebijakan sebelumnya. Hal itu juga disampaikan setelah Ketua Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) bertemu langsung dengan Menkeu Purbaya.
“Pemkab Blora menunggu itu (hasil final TKD). Di grup Apkasi sudah disampaikan kalau ketua umum memohon agar transfer pusat ke daerah tidak dipotong. Semoga benar-benar tidak terjadi pemotongan,” harap Arief.
Fokus Lain: Dana Bagi Hasil Migas
Selain menunggu kepastian TKD, Bupati Blora menegaskan pihaknya juga tengah memperjuangkan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas. Ia menilai DBH yang diterima Blora sangat minim, padahal wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro yang kaya migas.
“Kita sedang melobi agar indikatornya dihitung dari panjang wilayah perbatasan dengan area penambangan. Jadi, Blora bisa mendapat DBH migas lebih besar,” tegasnya.
Data TKD Blora 2025
Berdasarkan data dari DJPK Kemenkeu, TKD untuk Pemkab Blora tahun anggaran 2025 mencapai Rp1,760 triliun, dengan realisasi sebesar Rp1,125 triliun atau sekitar 63,90 persen.
Arief menambahkan, pihaknya tidak ingin berandai-andai sebelum keputusan resmi keluar. “Kita tunggu saja hasil finalnya,” tandasnya.
Sumber: Lingkar Network
Editor: Basuki
