JEPARA, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten Jepara melibatkan Babinsa TNI, Bhabinkamtibmas Polri, dan kepala desa dalam proses verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini bertujuan memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran, berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang valid dan faktual.
Kebijakan tersebut disampaikan dalam acara pengarahan Tiga Pilar, yang digelar di Pendapa Kartini Jepara, Jumat, 22 Agustus 2025. Kegiatan ini dihadiri Bupati Jepara Witiarso Utomo (Mas Wiwit) dan diikuti ratusan kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.
Pengarahan menghadirkan narasumber Wakil Bupati Jepara M. Ibnu Hajar (Gus Hajar), Dandim 0719/Jepara Letkol Arm Khoirul Cahyadi, Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso, dan Kepala Dinsospermades Jepara Edy Marwoto.
Data Harus Bersih dari Kepentingan Politik
Bupati menjelaskan bahwa validitas DTSEN merupakan komitmen nasional di bawah arahan Presiden. Data penerima manfaat bansos akan dikelompokkan berdasarkan desil ekonomi (desil 1–5), agar penyaluran program seperti PKH, BPNT, PBI Jaminan Kesehatan, hingga RTLH benar-benar menyentuh warga miskin.
“Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa harus memverifikasi langsung data warga. Proses ini penting agar tidak ada lagi bantuan salah sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, Presiden menekankan bahwa data bansos tidak boleh dijadikan alat politik, dan warga penerima harus benar-benar yang berhak. Misalnya, tim sukses Pilkada tidak boleh dimasukkan sebagai penerima bansos.
Puluhan Ribu Data Penerima Perlu Diverifikasi Ulang
Berdasarkan data Dinsospermades Jepara, terdapat 58.394 jiwa peserta PBI Jaminan Kesehatan yang kini nonaktif, 9.191 unit RTLH, serta ribuan data penerima PKH, BPNT, dan bantuan lainnya. Data ini akan diverifikasi ulang oleh Tiga Pilar Desa untuk memastikan tidak ada penerima fiktif atau yang tidak sesuai kriteria.
TNI dan Polri Siap Kawal Validasi Data
Dandim 0719/Jepara Letkol Arm Khoirul Cahyadi mengakui bahwa banyak pengaduan soal bansos yang tidak tepat sasaran. Ia mengajak semua pihak berkolaborasi menjaga akurasi dan transparansi data.
“Kita ini bukan superman, tapi super team. Jika bersinergi, semua bisa kita selesaikan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso menegaskan pihaknya telah menginstruksikan seluruh Bhabinkamtibmas untuk aktif mendampingi proses verifikasi di tiap desa.
“Kami ingin data bansos bersih. Jangan sampai yang punya mobil sport malah menerima bantuan, sedangkan yang benar-benar miskin justru tidak kebagian,” tandasnya.
Sumber: Lingkar Network
Editor: Basuki
