BLORA, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk membahas penanganan kebakaran sumur minyak masyarakat yang terjadi di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo.
Rakor yang berlangsung pada Kamis, 21 Agustus 2025 di ruang Setda Blora ini dipimpin langsung oleh Bupati Arief Rohman, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, perwakilan Pertamina, Ditjen Migas, SKK Migas, Dinas ESDM Jawa Tengah, BPBD, lembaga pendidikan migas Cepu, serta awak media.
Penanganan Terpadu Jadi Prioritas
Dalam arahannya, Bupati Arief menekankan pentingnya penanganan terpadu atas insiden yang menelan korban jiwa tersebut.
“Kami prihatin atas kejadian ini. Saat ini, keselamatan warga adalah prioritas utama. Posko pengungsian dan dapur umum telah didirikan, sementara pemadaman dilakukan bersama Pertamina, BPBD, dan Damkar,” ujar Bupati.
Ia juga mendorong aparat hukum bersama Kementerian ESDM untuk menindak tegas praktik pengeboran minyak ilegal agar kejadian serupa tidak terulang.
Komitmen Penegakan Hukum
Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, menyampaikan bahwa kondisi di lokasi relatif kondusif. Meski sempat mengungsi, sebagian warga kini sudah kembali ke rumah. Namun, pengamanan tetap dilakukan untuk mencegah pencurian dan kerusuhan.
“Forkopimda sepakat akan membuat maklumat bersama untuk memperkuat komitmen dalam menertibkan sumur minyak ilegal di Blora,” tegas Kapolres.
Ratusan Warga Masih Mengungsi
Plt. Kepala Pelaksana BPBD Blora, Mulyowati, melaporkan bahwa hingga saat ini sebanyak 750 jiwa dari 300 KK masih mengungsi. Dapur umum, tenda pengungsian, dan posko darurat telah didirikan. Hewan ternak milik warga juga diamankan.
“Kebakaran terjadi sejak Minggu, 17 Agustus 2025, pukul 11.30 WIB. Upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh tim gabungan,” jelasnya.
Sumur Akan Ditutup Permanen
Koordinator Keselamatan Hulu Migas Kementerian ESDM, Bambang Eka Satria, menegaskan bahwa fokus tim saat ini adalah proses pendinginan dan penutupan sumur.
“Api memang sudah mengecil, tapi risiko masih tinggi. Kami butuh pasokan air dan akses alat berat untuk penutupan dengan standar teknis yang aman,” katanya.
Dukungan Hukum dan Trauma Healing
Perwakilan dari Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Blora menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan menyeluruh, termasuk kepada para pemodal ilegal, bukan hanya pelaksana di lapangan.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Blora, Jayadi, meminta agar Pemkab menyiapkan psikolog atau dokter kejiwaan untuk menangani trauma warga.
“Ada warga yang takut kembali ke rumah. Pendampingan psikologis sangat dibutuhkan,” ungkap Jayadi.
Rakor ini menghasilkan kesepakatan bersama bahwa penanganan kebakaran sumur minyak di Gandu Bogorejo tidak hanya fokus pada pemadaman dan evakuasi, tetapi juga penertiban sumur-sumur minyak ilegal melalui langkah hukum yang tegas, edukasi masyarakat, serta evaluasi menyeluruh di sektor perminyakan rakyat.
Hingga berita ini ditulis, kobaran api masih terlihat, meski intensitasnya telah menurun. Sebagai antisipasi, sekolah dasar terdekat diliburkan sementara demi keamanan siswa.
Jurnalis: Subekan
Editor: Basuki
