KUDUS, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten Kudus bersama jajaran DPRD dan Kodim 0722/Kudus terus mengembangkan program Dapur Makan Bergizi (MBG) untuk menjangkau lebih banyak siswa. Perluasan dimulai tahun ini dengan menargetkan 88 titik MBG.
Dalam kunjungan ke Sekolah Pendidikan Pesantren (SPPG) Pondok Pesantren Nashrul Ummah, Kecamatan Mejobo, Rabu (12/2/205), Pj Bupati Kudus Herda Helmijaya memastikan kecukupan gizi siswa yang terlayani dalam program ini. “Kami tidak hanya memastikan kandungan kalori terpenuhi, tetapi juga memperhatikan kualitas bahan baku dan efisiensi pengolahan makanan,” katanya.
Menurutnya, kesegaran makanan menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga kualitas gizi yang diberikan kepada siswa. “Kami ingin memastikan bahwa kecukupan kalori benar-benar terpenuhi. Dari hasil pengukuran tim ahli gizi, alhamdulillah, semua berjalan baik. Kami juga melihat bagaimana manajemen waktu, mulai dari pengolahan hingga penyajian makanan, agar tetap segar,” terangnya.
Saat ini, Kudus baru memiliki satu MBG kategori hybrid yang mampu menjangkau 3.180 siswa. Namun, perluasan segera dimulai dan Kodim 0722/Kudus menargetkan 88 titik MBG dalam jangka panjang.
Kasdim 0722/Kudus, Mayor Inf Mukhlisin, menyebutkan dalam waktu dekat tiga lokasi tambahan akan disiapkan di Kecamatan Jati, Mejobo, dan Dawe. “Data sudah kami kirim dan dalam satu hingga dua minggu ini akan ada survei dari BKN. Perencanaan dan penyediaan lahan terus dikawal oleh jajaran TNI bersama pemerintah daerah,” jelasnya.
Mukhlisin menambahkan, sistem pendaftaran UMKM untuk memasok bahan makanan dalam program MBG sudah dilakukan secara daring melalui platform yang disediakan oleh BGN. Langkah ini membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam penyediaan bahan makanan maupun fasilitas pendukung lainnya.
Ketua DPRD Kudus H Masan menyatakan pihaknya mendukung penuh perluasan MBG sebagai program nasional. DPRD akan melakukan pembahasan mendalam dalam perubahan APBD untuk memastikan kebutuhan anggaran terpenuhi.
“Pada perubahan anggaran nanti kami bahas secara rinci supaya program ini berjalan lancar. Ada efisiensi, kalau ada alokasi yang tidak diperlukan akan kami pangkas. Misalnya, belanja ATK atau perjalanan dinas bisa dikurangi sesuai aturan pusat,” terangnya.
(FAHTUR ROHMAN – Harianmuria.com)
